28.6 C
Indonesia
April 21, 2019
Home » Blog » 3.531 Warga Binaan di Kepri Belum Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap
Featured Headline kepri Kriminal nasional PERISTIWA

3.531 Warga Binaan di Kepri Belum Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap

IDNNews.id, Batam – 969 dari 4.500 warga binaan yang ada di Kepulauan Riau (Kepri) diketahui telah memiliki hak suaranya dengan mengantongi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 mendatang.

Hal ini pun menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa yang saat itu tengah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Lapas Kelas 2 A Barelang, Batam, Minggu (10/2/2019).

Namun demikian, pihaknya tidak menyalahkan penyelenggara Pemilu mengingat banyak faktor dan kendala yang dihadapi petugas di daerah masing-masing. Ia pun menyarankan adanya aturan yang memberikan pengecualian bagi pemilih yang berada di kondisi tertentu, seperti di lapas hingga rumah sakit.

BACA: Bawaslu: Perangkat Kepala Daerah dan Desa Dilarang Kampanye Selama Pemilu

dwi ria latifa

“Hal ini perlu dilakukan, dan harus secepatnya diambil tindakan. Mengingat, sudah semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu yang akan digelar pada April 2019 mendatang. Sehingga tidak mengganggu agenda lainnya yang tidak kalah penting,” jelasnya.

Ia pun mengaku akan menyampaikan temuan tersebut ke Pemerintah Pusat, sekaligus melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil perihal masih sedikitnya DPT yang ada di Lapas.

Lapas Barelang Batam

“Saya akan sampaikan hal ini untuk segera mungkin ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepri, Dedi Handoko saat ditemui awak media mengaku hal ini sudah disadari stakeholder terkait. Baik itu KPU, Disdukcapil, Bawaslu, dan pihak lapas yang ada di Kepri.

BACA: Soal Ex-Officio, Dwi Ria Latifa: Jangan Buat Keputusan Demi ‘Kepentingan’ Pihak Tertentu

Lapas Barelang Batam

\Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk memaksimalkan mereka yang memiliki hak pilih di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada. Salah satunya adalah, perekaman E-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil.

“Perekaman ini, salah satu syarat bagi pemilih termasuk mereka yang berada di Lapas. Dan berlakunya aturan pemilih harus memiliki KTP elektronik. Dan ini, cukup menyulitkan petugas penyelenggara pemilu dan instansi lainnya. Pasalnya, tidak semua warga binaan memiliki syarat tersebut,” jelasnya.(*/isu)

hosting indonesia

Berita Pilihan

Leave a Reply

%d bloggers like this: