Ada Unsur Kepentingan Politik di Ex-Officio BP Batam ? Ini Komentar Kadin Pusat

IDNNews.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawadi sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Edy menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo yang diberhentikan pada Desember 2018. Selain itu, Darmin juga melantik dua orang deputi BP Batam, yaitu Purwiyanto sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam dan Dwianto Eko Winaryo sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam.

Pelantikan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1/2019). “Bersediakah saudara diambil sumpah untuk jabatan?,” tanya Darmin. Dan dijawab dengan bersedia oleh Edy.

BACA: Wakil Ketua Umum Kadin: Jangan Selesaikan Persoalan dengan Menimbulkan Permasalahan Baru

Pelantikan Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi

Selanjutnya, Edy sendiri direncanakan akan bertugas dalam masa transisi hingga April 2019, sebelum nantinya jabatan Kepala BP Batam dirangkap (Ex Officio) oleh Wali Kota Batam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik, mengatakan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam adalah dua hal yang berbeda.

Dimana BP Batam adalah profesional, yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara Wali Kota itu pemerintah daerah.

Menurutnya, Wali kota sendiri, itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota, maka akan ganti kebijakan dan ganti arah.

Karena Wali Kota itu, jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik didalamnya.

BACA: Terkait Peleburan dan EX Officio, Kadin Batam dan Kepri Sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik

“Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar di dalamnya,” katanya sebagaimana dilansir Kontan.

Padahal, menurutnya, apa yang sudah ada di Batam sekarang ini sudah bagus. Investasi di Batam mulai mengeliat. Batam yang 2017 masih tumbuh dikisaran 2%, pada 2018 tumbuh diatas 4%.

Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya.

“Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.(*/kontan)

DomaiNesia

Berita Terkait