25.7 C
Indonesia
24/08/2019
Home » Bawaslu: Perangkat Kepala Daerah dan Desa Dilarang Kampanye Selama Pemilu
Batam kepri nasional Pemerintahan PILPRES 2019 Politik Regional

Bawaslu: Perangkat Kepala Daerah dan Desa Dilarang Kampanye Selama Pemilu

IDNNews.id, Batam – Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kota Batam Mangihut menegaskan pemantauan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Diantaranya, dengan melakukan tindakan, pemetaan potensi pelanggaran hingga koordinasi semua pihak guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Selain itu, strategi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan berbasis IT, saka Adhyasta pemilu dan gerakan pengawasan partisipasi pemilu juga diperlukan. Dan apabila ada individu atau kelompok yang menghambat tahapan pemilu akan ada pidananya,” terangnya dalam sosialisasi yang digelar di Best Western Premier Panbil Batam, Minggu(3/2/2019).

Baca juga : Bawaslu Minta ASN Netral di Pemilu 2019

Ia juga mengatakan tim kampanye salah satu calon juga dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye diluar bentuk dan ukuran yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan Pemilu.

Kampanye dengan metode tersebut, juga dibatasi dari tanggal 23 september 2018 sampai 13 April 2019.

Foto : Istimewa

Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tambahnya, jumlah peserta yang diajukan oleh tim kampanye juga telah diatur.

Yakni, maksimal 3.000 orang untuk pemilihan tingkat Nasional, 2.000 orang tingkat Provinsi dan 1.000 orang untuk tingkat Kabupaten/Kota

Baca juga : Bawaslu: Tabloid ‘Indonesia Barokah’ Bisa Masuk Ranah Pidana Umum

“Hal itu, telah tertuang dalam UU no 7 tahun 2017. Disamping itu, setiap kepala Daerah atau Desa yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal, dapat dipidana sesuai pasal yang telah diatur oleh panitia pelaksanaan pemilu bersama pemangku kebijakan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Reza Irwansyah juga menegaskan, Bawaslu dituntut untuk menegakkan keadilan pemilu.

Oleh karenanya, diharapan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu serentak 2019.

“Ini demi meminimalisir pelanggaran dan pemilih siluman, supaya hak pilih masyarakat yang sah tidak hilang,” terangnya.

Baca juga : Menkominfo Rudiantara Dilaporkan ACTA ke Bawaslu

Menurutnya, Penguatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, dengan mendukung fungsi Bawaslu yakni pengawasan, pencegahan, penindakan dan memutus sengketa.

“Potensi pelanggaran dapat dicegah dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran tersebut,” jelasnya.(Iman Suryanto)

DomaiNesia

Berita Terkait