26.6 C
Indonesia
18/08/2019
Home » Dalami Muatan Kontainer Diduga Memuat B3, Bea dan Cukai Batam Tunggu Hasil Laboratorium
Featured Headline kepri Olahraga PERISTIWA

Dalami Muatan Kontainer Diduga Memuat B3, Bea dan Cukai Batam Tunggu Hasil Laboratorium

IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar
hosting indonesia

IDNNews.id, Batam – Proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap puluhan kontainer yang diduga mengandung akan berbahaya dan beracun (B3) masih terus dilakukan  tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam.

Sumarna, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam saat dihubungi IDNNews.id, Rabu (19/6/2019) pagi mengatakan bahwa hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan oleh tim. Dimana saat ini, selain pemeriksaan fisik juga dilakukan uji laboratorium.

“Masih dalam proses pemeriksaan fisik. Dan uji laboratorium juga sudah dilakukan. Dan saat ini kami masih menunggu hasilnya,”jelas Sumarna.

Ia juga menegaskan belum bisa memastikan apakah puluhan kontainer tersebut mengandung limbah B3 atau tidak saat ini. 

IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar
IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar

“Kepastian B3 atau tidaknya, kita masih menunggu hasil laboratoriumnya . Setelah hasilnya keluar, kita telaah lebih lanjut dan nantinya akan kita umumkan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Investigasi terhadap 65 kontainer milik empat perusahaan yang datang secara bertahap sejak awal Mei 2019 tersebut dilakukan tim gabungan di Pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Kalau [65 kontainer yang ada di] Batam baru akan di investigasi minggu ini. Saya belum bisa kasih penjelasan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya [PSLB3] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dikutip dari Antara.

KLHK, menurut Vivien, menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan panjang untuk mengatasi persoalan masuknya sampah atau limbah B3 secara ilegal melalui jalur impor ini.

Untuk jangka pendek ia mengatakan pemerintah melakukan reekspor material impor termasuk kertas dan plastik yang mengandung sampah. KLHK akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan jumlah sampah ikutan dalam impor kertas bekas.

Selanjutnya, ia mengatakan KLHK akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang kebutuhan impor kertas bekas untuk material. Selain itu, juga meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea Cukai.

IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar
IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar

Sedangkan untuk langkah jangka panjang Vivien mengatakan KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, antara lain pada frasa lain-lain yang perlu diperjelas.

Hal tersebut, kata dia, termasuk mengusulkan pergeseran kertas dari jalur hijau menjadi jalur merah Bea Cukai apabila ternyata jumlah sampah yang masuk melalui jalur impor sangat besar.

Ia juga mengatakan akan melakukan perhitungan atau kajian sampah ikutan dari impor kertas, menyusun prosedur perhitungan sampah ikutan dalam kertas impor dan menyampaikannya kepada seluruh kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, menurut dia, akan dibangun mekanisme penegakan hukum bagi penanggung jawab yang terbukti melakukan impor sampah.

IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar
IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar

Jika terbukti melakukan impor sampah atau limbah B3 dapat dijerat dengan Undang-undang (UU) 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dapat terancam pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan hukuman paling sedikit tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan denda antara Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Selain itu, dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah. Pelaku dianggap melanggar Pasal 98, Pasal 104, sehingga bisa diancam dengan Pasal 105 dan Pasal 107.

Pelaku juga melanggar Konvensi Basel yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2005 dan melanggar Permendag Nomor 31/M-Dag/per/5/2016 tentang ketentuan import limbah Non-B3. (Iman Suryanto)

Berita Terkait