Hari Pertama ‘Ngantor’, Wako Batam Minta PNS Lakukan Perubahan

IDNNews.id, Batam – Hari pertama masuk kerja, pasca-cuti bersama di momen Hari Raya Idu Fitri 2019 dilaksanakan dengan proses Halal Bi Halal di sejumlah institusi Pemerintahan maupun Swasta.

Hal yang sama juga terlihat di Institusi Pemerntahan Kota Batam. Dimana pada Senin (10/6/2019) pai, Wali Kota Batam M Rudi bersama Wakil Wali Kota Amsakar Achmad serta Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin terlihat hadir dalam momen bersalam salaman bersama seluruh pegawai di institusi tersebut.

Dalam sambutannya, Orang nomor satu di Pemerintahan ini mengajak seluruh lapisan pejabat hingga pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan berbagai perubahan hingga peningkatan positif demi Kota Batam. 

“Usai apel gabungan kita melaksanakan halal bihalal, saling bermaaf-maafan. Semoga ke depan kita bisa melakukan perubahan demi perubahan untuk membangun kota ini,” kata Rudi.

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bahu membahu bekerja sama dalam mewujudkan perubahan tersebut. Terlebih perubahan yang telah dilakukan menurutnya sangat signifikan dibanding daerah lain. 

“Kita diberi tanggungjawab oleh Negara untuk membangun khususnya Kota Batam. Semangat yang saya sampaikan ini harus dimulai dari saya sampai ke bawah,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada OPD penghasil untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat, saat ini sudah memasuki bulan ke enam di tahun 2019.

“Kepada dinas penghasil supaya jemput bola. Segera uraikan apa yang menjadi permasalahan,” perintahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Jefridin mengatakan untuk realisasi pajak daerah menurutnya akan terus ditingkatkan. Dimaan pajak hotel, pajak restoran pun angkanya sudah mencapai 40 persen. 

Yang pencapaiannya masih minim adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini disebabkan jatuh tempo PBB pada bulan Agustus. Yang menjadi permasalahan menurutnya adalah retribusi salah satunya IMTA.

“Ini karena ada regulasi yang berubah. Karena sebagian sudah diambil pusat. Khusus pajak parkir di mall dan bandara akan kita evaluasi terutama ketentuan drop up 15 menit,” sebutnya.(*/tik/MCB)

DomaiNesia

Berita Terkait