IDNNews.id, BatamHasil investigasi yang dilakukan oleh Tempo pada Februari 2019 dengan judul ‘Satu Kepala Dua Wujud Batam’, menjadi perhatian serius pengamat hingga warga Batam. Mengingat, diduga ada pemberian rekomendasi terhadap PT Kencana Investindo Nugraha untuk mengembangkan pusat bisnis di pesisir dan perairan Teluk Tering, Batam.

Dan hal ini berkaitan erat dengan pertimbangan politik. Ada dugaan, penguasa perusahaan tersebut dipegang oleh petinggi Partai politik di mana Wali Kota Batam bernaung.

Hal ini pun membuat Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ruslan Kasbulatov berkomentar keras.

BACA: Ini Komentar Wali Kota Batam Terkait Rekomendasi Kota Air ke PT Kencana Investindo Nugraha

Ruslan Kasbulatov

Menurutnya, apapun yang menyangkut proyek sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang benar yakni dengan tender terbuka seperti yang sudah dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam menarik investor.

“Intinya, apapun yang menyangkut proyek harusnya dilakukan dengan cara tender terbuka, seperti yang sudah dilakukan oleh BP Batam. Dan saya mengimbau kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi, agar tidak bermain di ranah yang bukan ranahnya. Dan seharusnya, Wali Kota Batam sudah harus paham akan hal tersebut,” jelas Ruslan sat dihubungi IDNNews.id, Senin (11/2/2019) sore.

Dan terkait, pengiriman surat beberapa kali dari Wali Kota Batam kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla guna meminta seluruh kewenangan BP Batam dialihkan, sehingga pemerintah kota berhak mengurus izin investasi yang hendak masuk juga mendapatkan sorotan tajam dari Ruslan.

Ia mengatakan soal pengalihan tersebut, jika sudah masuk kewenangan Pemerintah Pusat kiranya biarkan saja untuk ditentukan langsung.

BACA: Wali Kota Batam: Hak Kelola Wilayah Teluk Tering Ada di Pemerintah Daerah bukan di BP Batam

Gedung BP Batam

“Jika itu sudah masuk ranahnya wakil Presiden, biarkan saja beliau yang menentukan. Dan tidak perlu didesak-desak. Dan di institusi BP Batam sendiri, ada beberapa departemen dan bagian yang berisikan orang-orangf pusat. Jadi apa mungkin, departemen yang selama ini dipegang oleh pusat dipimpin oleh Wali Kota,” Tegas Ruslan.

Ruslan pun berharap agar Wali Kota Batam tetap fokus pada pembangunan infrastruktur di Batam saja. Untuk urusan investasi, kiranya bisa mempercayakannya langsung kepada BP Batam.

“Saya rasa, Wali Kota Batam fokus saja pada pembangunan di Batam. Khususnya infrastruktur yang sudah dilakukan. Seperti pelebaran jalan. Masalah investasi, kasih kepercayaan kepada BP Batam-lah dan jangan saling rebutan. Fokuslah pada pembangunan Batam yang sesuai dengan visi dan misi saat saya menjadi DPRD Batam,” tegasnya.

BACA: Pojok Opini: Ada Banyak Isu dan Faktor. Kemana Isu Dualisme Batam Berlabuh (Seri 2)

“Intinya, tolonglah jangan bermain-main dengan yang bukan ranahnya. Kasih kepada yang sudah berpengalaman dan profesional untuk investasi,” jelas Ruslan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi di Tempo pada Februari 2019, berjudul ‘Jejak Partai di Teluk Batam” , diduga pemberian rekomendasi terhadap PT Kencana Investindo Nugraha ini berkaitan erat dengan pertimbangan politik. Ada dugaan, penguasa perusahaan tersebut dipegang oleh petinggi Partai politik di mana Wali Kota Batam bernaung.

Dan penempatan wali kota sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam ex officio sebagaimana dilansir Tempo, bukan solusi tepat menyelesaikan tumpang-tindih pengelolaan wilayah itu.

Ikhtiar pemerintah pusat menghentikan dualisme di kawasan industri tersebut justru menjadi celah bagi pejabat daerah untuk bagi-bagi proyek tanpa seleksi ketat. Satu nakhoda untuk dua kapal berbeda ini berpotensi melahirkan pemburu rente.

BACA: KPK Minta Wali Kota Batam Jelaskan Surat Urunan untuk Koruptor

Sejak menjadi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bolak-balik mengirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta seluruh kewenangan BP Batam dialihkan. Dengan begitu, pemerintah kota berhak mengurus izin investasi yang hendak masuk ke sana.

Rupanya, usaha mengalihkan kewenangan ini didasari motif lain sang Wali Kota. Hal itu bisa dilihat pada langkah Pemerintah Kota Batam yang telah merekomendasikan PT Kencana Investindo Nugraha mengembangkan pusat bisnis di pesisir dan perairan Teluk Tering, Batam, sejak Maret 2018.

Proyek reklamasi ini berada di tiga kecamatan. Pemerintah Kota Batam telah menyusun rencana induk Batam Marina Bay di tiga wilayah itu, lengkap dengan peta pemanfaatan ruang laut untuk pengembangan kawasan.

Persetujuan itu mengandung sejumlah kejanggalan. Pertama, rekomendasi kepada Kencana Investindo untuk memanfaatkan pesisir Teluk Tering diduga tanpa melalui tender terbuka. Kedua, akta pendirian Kencana Investindo menunjukkan perusahaan ini memiliki afiliasi dengan petinggi Partai NasDem, tempat Muhammad Rudi aktif dalam tiga tahun terakhir.

BACA: Ini Kronologis Keluarnya Surat Urunan untuk Koruptor di Batam

Pengembangan kawasan yang diberikan atas dasar “kedekatan satu partai” ini berbahaya. Semestinya Pemerintah Kota Batam memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain. Perlakuan istimewa kepada satu usaha bisnis ini perlu dijelaskan kepada publik.

Apalagi BP Batam berencana membangun pusat bisnis dan keuangan di kawasan yang sama. Bedanya, tidak akan ada permukiman komersial di wilayah tersebut. BP Batam akan menggelar lelang untuk menyeleksi calon investor yang tertarik membangun pesisir Teluk Tering. Perebutan kue investasi juga terjadi pada proyek pengembangan kawasan Bandar Udara Hang Nadim.

Pemerintah harus berpegang pada undang-undang. Dualisme pengelolaan Batam tak akan terjadi bila peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja antara pemerintah kota dan BP Batam terbit sejak jauh hari. Aturan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam. Meski terlambat, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan regulasi tersebut.

BACA: Ini Dia Profil Abd Samad yang Namanya Muncul Dalam Surat Urunan di Pemko Batam

Regulasi itu penting untuk memisahkan kewenangan antara pelayanan publik dan investasi di masa transisi seperti saat ini. Pemerintah kota sebaiknya berfokus, antara lain, pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Adapun pengambilan keputusan di sektor bisnis dan investasi, yang kerap membutuhkan kreativitas dan inovasi, sebaiknya tetap menjadi porsi BP Batam. Tiap lembaga membutuhkan pemimpin dengan keterampilan berbeda.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan Batam sebagai kota otonomi khusus dengan dukungan penuh dari Jakarta, termasuk dalam memilih pemimpin kawasan ekonomi khusus di sana. Bisa saja ditentukan kriteria seperti ahli ekonomi dan strategi pembangunan plus bebas dari konflik kepentingan partai politik. Di sinilah peran aktif Menteri Koordinator Perekonomian, yang bisa melangkah lintas sektoral, dibutuhkan.

Pemilihan investor harus transparan. Upaya mendorong Batam sebagai lokomotif industri nasional akan macet di tengah jalan bila pengembangan kawasan dikelola dengan cara membagi-bagi proyek dan lahan.(Iman Suryanto)

Leave a Reply