27.1 C
Indonesia
July 22, 2019
Home » Blog » KPU Batam Ajukan Anggaran Rp 27 Miliar untuk Pilwako
Ekonomi Featured Headline kepri nasional Pilwako 2020 Politik

KPU Batam Ajukan Anggaran Rp 27 Miliar untuk Pilwako

hosting indonesia

IDNNews.id, Batam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Walik Kota (Pilwako) Batam di tahun 2020 mendatang ke Pemerintah Kota Batam sebesar Rp 27 Miliar.

“Kami sudah mengajukan anggaran untuk Pilwako Batam tahun 2020, ke Pemerintah Kota Batam sebesar Rp 27 Miliar. Kami berharap usulan dana pilkada ini, dapat disetujui,” Kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda saat dihubungi IDNNews.id melalui sambungan teleponnya, Minggu (14/7/2019) pagi.

Ia mengatakan, sesuai draf yang disusun, pelaksanaan pilwako Batam 2020 mulai dari awal hingga tahap akhir membutuhkan dana sebesar itu.

“Nilai tersebut jika dibreakdown terdiri dari pra-tahapan, penyempurnaan data pemilih, logistik, hingga tahap akhir hingga selesai,” jelasnya.

Ketua KPU Batam Syahrul Huda

Dirinya pun berharap, besaran anggaran pilkada yang diajukan tersebut tidak dipangkas. Mengingat, jika nantinya ada pengurangan anggaran dari yang diusulkan dikhawatirkan pelaksanaan tahapan pilkada di daerah ini, tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Meski demikian, jika ada pengurangan anggaran, KPU berharap agar Pemko membahasnya secara bersama-sama. Sebab, ada beberapa kegiatan tahapan pilkada yang anggarannya tidak boleh dikurangi.

Sementara itu, Untuk Daftar pemilih tetap (DPT)-nya, tambahnya, pihaknya akan kembali melakukan pendataan dan pemuktahiran data.

“Yang jelas untuk Pilkada (pilgub) ataupun Pilwako hanya orang yang berdomisili di Batam dan seluruh wilayah Kepri yang akan di data. Namun fokus kita hanya di Batam saja,” terangnya.

Kalaupun ada yang pindah pemilih, paling hanya yang ada di luar Batam saja. “Misalnya ada warga ber-KTP Tanjungpinang namun berdomisili di Batam, tentunya tidak akan bisa menggunakan hak suaranya di Pilwako nanti. Untuk itu, kita akan melakukan update lagi data DPT,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia merilis rencana tahapan pemilihan menuju Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020. Pilkada ini dilakukan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ilustrasi Pilwako
Ilustrasi Pilwako

Untuk pemilihan gubernur, akan dilaksanakan di 9 Provinsi. Provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, pemilihan bupati akan dilakukan di 224 kabupaten, dan pemilihan walikota akan dilakukan di 37 kota di 32 provinsi di Indonesia.

Berikut ini rancangan tahapan pemilihan yang dirilis dalam Uji Publik PKPU Pilkada 2020 oleh KPU pada Senin, 24 Juni 2019:

1 Oktober 2019
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Penandatanganan ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran Pilkada dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

1 November 2019-22 September 2020
Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPU Daerah

31 Januari – 1 Maret 2020
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

31 Januari 2020
Pendaftaran pemantau Pilkada

26-30 Maret 2020
Penyerahan syarat dukungan pasangan calon

27 Maret-17 Juli 2020
Pemutakhiran data dan daftar pemilih Pilkada

Ilustrasi Pilwako
Ilustrasi Pilwako

28-30 April 2020
Masa pendaftaran pasangan calon Pilkada Pendaftaran dilakukan melalui KPU Daerah.

13 Juni 2020
Penetapan pasangan calon
Setelah melakukan verifikasi, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah.

16 Juni-19 September 2020
Kampanye dan Debat Publik Pilkada 2020

23 Setember 2020
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (Iman Suryanto)

Berita Terkait