28.6 C
Indonesia
April 21, 2019
Home » Blog » Rekomendasi Wako ke PT KIN, Udin P Sihaloho: Heran, Seharusnya ada Kajian Terlebih Dahulu
Batam BP Batam Ekonomi Featured Headline kepri nasional PERISTIWA

Rekomendasi Wako ke PT KIN, Udin P Sihaloho: Heran, Seharusnya ada Kajian Terlebih Dahulu

IDNNews.id, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi angkat bicara terkait rencana pengembangan wilayah pesisir Teluk Tering, Batam Center.

Ia pun mengakui telah mengeluarkan surat rekomendasi pengembangan wilayah itu kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) pada 9 Maret 2018 lalu.

“Sekarang begini, semua orang mau investasi tentu menyampaikan proposal, proposal akan dibahas tim bukan saya saja, kalau dianggap mampu kita berikan rekomendasi,” ucap Rudi sebagaimana dilansir Batam Pos, Jumat (8/2/2019).

Baca juga : Pertanyakan EX-Officio, Ombudsman RI Panggil Menko Perekonomian dan Dewan Kawasan Batam

Menangapi hal tersebut, Politisi PDI Perjuangan Udin P Sihaloho saat dihubungi IDNNews.id, mengaku bingung dan heran. Mengingat, biasanya jika ada investor yang akan berinvestasi sudah barang tentu akan melakukan kajian terlebih dahulu. Baik dari sisi keuntungan maupun sisi lainnya.

Udin P Sihaloho

“Biasanya akan ada kajian. Mulai dari kajian hingga survei lapangan. Setelah itu, akan dibuatlah program, mulai dari perizinan, pembangunan, operasional, dampak, juga lamanya BEP dari investasi yang dilakukan,” jelas Anggota DPRD Batam ini

Dan sebagai Kepala Daerah, tambahnya, memang memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU). Namun, jangan salah UU juga mengatur prosedur tentang Pemenang Proyek/Pekerjaan.

Baca juga : Wali Kota Batam: Hak Kelola Wilayah Teluk Tering Ada di Pemerintah Daerah bukan di BP Batam

Kecuali memang sengaja didiamkan antara investor dengan pemberi rekomendasi plus perizinannya.

“Jika satu PT diberi rekomendasi, ini artinya untuk kompetitor lain yg berminat dan akan masuk, siap – siap aja untuk dilayani dengan birokrasi yg dipersulit,” jelasnya lagi.

Selain itu, Ia pun mengaku bingung dan mempertanyakan rekomendasi yang seharusnya dikeluarkan oleh BP Batam, namun ditangani oleh Pemerintah Kota Batam.

Baca juga : Dampak Penerapan CEISA, Pendapatan PT Pos Indonesia Batam Center Menurun

“Saya bingung, apakah pengelolaan lahan sudah beralih dari BP Batam? Apakah pimpinan BP Batam sudah berganti, sehingga rekomendasinya bukan BP Batam yang mengeluarkan. Dan apakah semudah itu untuk melakukan reklamasi? Lalu apa kontribusinya buat daerah ini?,” Tegas Udin.

Ia pun mengaku, sudah sewajarnya Pemerintah Pusat menurunkan tim terkait rencana ini semua, baik dari institusi hukum maupun lainnya yang berkaitan dengan rencana mega proyek ini.

Dan jangan biarkan Batam yang dijuluki Pulau Kalajengking menjadi Pulau Kura-kura hanya karena reklamasi dan rencana pembangunan yang tidak transparan, baik dari segi pelaksanaan maupun kepemilikan lahan nantinya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam proposal, Rudi mengatakan PT KIN akan membangun kawasan bisnis dan hunian modern bertajuk Batam Marina Bay di pesisir Teluk Tering, Batam Center.

Baca juga : Ini Komentar Wali Kota Batam Terkait Rekomendasi Kota Air ke PT Kencana Investindo Nugraha

Rudi menegaskan, pihaknya baru mengeluarkan surat rekomendasi, bukan izin reklamasi.

Rudi mengatakan, kewenangan perizinan reklamasi untuk wilayah pesisir di radius 0 hingga 12 mil laut berada di tangan pemerintah provinsi.

“Maka saya tak bicara lebih jauh, maka saya beri rekomendasi ke gubernur (Kepri), bahwa PT (KIN) mampu dan akan membangun Batamcenter di laut itu,” kata dia.

Baca juga : POJOK OPINI: Kemana Isu Dualisme Batam Berlabuh, Ada Unsur Pelemahan di Dualisme Batam? (3-habis)

Rudi kemudian membantah rekomendasi kepada PT KIN itu dilandasi kepentingan politis. Ini lantaran PT KIN dikabarkan merupakan milik petinggi Partai Nasdem.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi

Namun Rudi menyampaikan, sejauh ini hanya PT KIN yang menyampaikan proposal dan meminta rekomendasi ke Pemko Batam. Sementara perusahaan lain yang juga mengincar proyek reklamasi dan pengembangan Teluk Tering meminta rekomendasi langsung ke Pemerintah Provinsi Kepri.

“Siapa yang minta ke kami, kami kasih rekomendasi. Yang tidak minta, tak dikasih,” tegasnya.

Ia mengatakan, rekomendasi memang perlu karena pihaknya merupakan pimpinan daerah di Batam. Namun, izin reklamasi tetap menjadi kewenangan gubernur Kepri.

Baca juga : Soal Surat Urunan Koruptor, Wawako Batam: Sekda Sudah Berikan Penjelasan ke Jakarta

“Pak gubernur hanya berikan izin untuk reklamasi, setelahnya balik ke saya seperti IMB segala macam, kalau sudah jadi darat lokasinya sekian hektare, (izin) Amdal-nya di kami juga,” terang politikus Nasdem itu.

Menurut dia, rencana pengembangan Teluk Tering oleh PT KIN sudah berproses dua tahun terakhir. Namun, ia mengaku tidak hafal persis kapan waktunya.

“Maka itulah, rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekda (Jefridin),” terangnya.

Baca juga : Eddy Ganefo Lantik Pengurus Kadin Kepri Versi OSO di Batam

Disinggung soal rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun Kota Air di Teluk Tering, Rudi mengaku tidak perlu tahu. Sebab menurut dia, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hak kelola wilayah Teluk Tering ada di pemerintah daerah, bukan di BP Batam.

“Ini tak ada hubungan langsung dengan BP Batam, saya ulangi, ini tidak ada hubungan langsung dengan BP Batam. Karena kami bekerja berdasarkan undang-undang. UU keluar maka wewenang melekat dan harus ditaati betul,” tegasnya. (*/Iman Suryanto)

hosting indonesia

Berita Pilihan

Leave a Reply

%d bloggers like this: