28.6 C
Indonesia
April 21, 2019
Home » Blog » Wako Batam Sebut Ex-Officio Tidak Langgar UU, Kadin Batam: Kepala Daerah harus Paham Peraturan
Batam BP Batam Headline kepri Pemerintahan Regional

Wako Batam Sebut Ex-Officio Tidak Langgar UU, Kadin Batam: Kepala Daerah harus Paham Peraturan

IDNNews.id, Batam – Disela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan yang digelar di Belian, Kecamatan Batam Kota pada Senin (8/1/2019), Wali Kota Batam Rudi menyebutkan bahwa melanggarnya Wali Kota Batam untuk menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam hanyalah diungkapkan oleh segelintir orang saja.

Baginya, Wali KOta Batam menjabat sebagai Ex Officio Kepala BP Batam tidaklah melanggar Undang-Undang.

“Siapa yang bilang melanggar Undang-Undang? Itu kan kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk saja. Saya mencoba meluruskan sedikit,” jelas Rudi dihadapan ratusan warga saat itu.

Baca juga : Terkait Ex-Officio Kepala BP Batam, Bambang Soesatyo Kembali Ingatkan Menko Perekonomian

Ia juga mengatakan, pejabat negara tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Saya pejabat negara bukan? Iya saya pejabat negara. Lalu Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam termasuk pejabat negara bukan? Tidak. Mengingat BP Batam merupakan hanya Badan Layanan Umum (BLU). Dan dibentuk oleh negara untuk mengurusi Investasi. Bukan ngurusi tanah Bapak dan Ibu Sekalian?,” tegasnya.

Baginya apa yang disebutkan tersebut, bukan sebuah memprovokasi warga, akan tetapi mengajak seluruh masyarakat mengingatkan kembali bahwa masyarakat juga memiliki hak.

Sementara itu, ditempat terpisah. Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk meminta Wali Kota Batam Rudi untuk bisa menjelaskan dan mengklarifikasi atas ucapannya dalam rekaman video tersebut.

Baginya, Kadin Batam dan Kadin Kepri tidak pernah menghambat tujuan Wali Kota Batam dalam menjadi Ex Officio Kepala BP Batam.

Baca juga : Ketua DPR RI: Tinjau Lagi Wacana Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam

“Setiap Warga negara, berhak mau jadi apapun. Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Didunia ini tidak ada satupun kejadian yang tidak se-ijin Tuhan. Kalau tidak jadi Ex-officio pun, itu se-ijin Tuhan juga,” jelasnya dalam pesan singkat WhatsApp yang dikirim ke IDNNews.id, Rabu(30/1/2019).

Ia juga menambahkan, pejabat Negara harus memahami dan tahu serta mematuhi Undang-Undang (UU). Mengingat, pejabat negara yang menjalankan UU dan peraturan itu sendiri.

Jadi Rajagukguk

“Kalau Kepala Daerah tidak paham dengan peraturan dan UU, maka perlu dipertanyakan pejabat tersebut. Kita sudah membaca dan mendengarkan semua Pejabat negara di Republik Indonesia ini. Mulai dari Ketua DPR-RI, Ombudsmen, KPK, Lembaga KEIN, Lembaga Kajian UGM, para ahli dan pakar hukum yang mengatakan melanggar UU. Jadi bukan kata ‘Si Jadi Rajagukguk’ yang mengatakan,” jelasnya.

Selain itu, terkait BP Batam adalah BLU pihaknya mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 6/2011 diketahui, pengelolaan Keuangan BP Batam saja yang di lakukan seperti pengelolaan BLU, tapi BP Batam tetap Lembaga Negara Non struktural.

Baca juga : Ada Unsur Kepentingan Politik di Ex-Officio BP Batam ? Ini Komentar Kadin Pusat

“Pengelolaan keuangannya saja yang seperti BLU, tapi BP Batam tetap Lembaga Negara non Struktural. Jadi kepalanya dan deputinya juga dapat dianggap Pejabat Negara. Karena bermitra dengan Komisi VI DPR-RI, dan mengelola keuangan Negara,” jelasnya .

Wali Kota Batam itu bermitra dengan Kadin Batam, tambahnya, maka Wajib hukumnya jika Kadin Batam meluruskan dan memberi masukan jika ada yg belum diketahui oleh Pemko Batam.

“Kita ini kan mitra, mungkin saja ada kelupaan. Jadi wajib hukumnya Kuta mengingat kan. Dan akan tetap kita kawal kedepan secara konstruktif,” tutupnya. (Iman Suryanto)

hosting indonesia

Berita Pilihan

Leave a Reply

%d bloggers like this: