Home ยป 132 CPNS Terima SK. Wali Kota: Saya Minta Inovatif dan Jalani Tugas Sesuai Aturan

132 CPNS Terima SK. Wali Kota: Saya Minta Inovatif dan Jalani Tugas Sesuai Aturan

IDNNews.id, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyerahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 132 CPNS formasi Tahun 2019 di Panggung Dataran Engku Putri.

Dari total tersebut, sebanyak 37 orang merupakan tenaga kesehatan, 71 orang tenaga pendidikan serta 24 tenaga teknis yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota mengingatkan agar CPNS hendaknya dapat mempersembahkan kinerja terbaiknya dalam pelayanan sesuai bidangnya sehingga berimplikasi pada pembangunan ke arah yang lebih baik.

“Kalian menjadi pegawai di zaman saya sebagai wali kota, jadi harus bisa mengikuti ritme saya. Harus cepat bekerja sesuai aturan dan teruslah berinovasi,” harap Rudi.

Baca Juga  BP Batam Gelar Bimtek Penyusunan SOP dan Proses Bisnis

Ia pun mengingatkan, menjadi pegawai perihal mengabdi. Untuk itu, ia mengingatkan CPNS tidak bermental mengacuhkan kewajiban dan sekadar berpikir kaya.

“Gaji pegawai ini kecil. Tapi di zaman saya diberikan tunjangan . Tidak ada lagi honor-honor kegiatan, semua sudah ada di dalam tunjangan itu,” tambah dia.

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menyebutkan, kehadiran negara di tengah masyarakat diantaranya tergantung kehadiran ASN.

Untuk mencapai arah tersebut, maka CPNS harus paham aturan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk turunannya dan aturan lain tentang mengatur negara.

“ASN adalah orang yang diberikan amanah oleh negara yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah untuk mengatur negara,” pesan Jefridin.

Baca Juga  Wako Batam Sebut Percepatan Pembangunan Kota Wajib Dilakukan

Arahan Sekda bukan tanpa alasan, dengan mempelajari, memahami dan melaksanakan aturan-aturan tersebut CPNS dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentang disiplin dan sebagainya juga diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Sebelum 100 persen (PNS), saya tegaskan kembali pelajari, memahami dan laksanakan aturan-aturan tersebut,” imbuhnya.

Jefridin menyebutkan, tugas ASN umumnya ada tiga. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang artinya, semua kebijakan yang dibuat negara, presiden, gubernur, bupati dan walikota harus dilaksanakan ASN.

Kemudian, ASN sebagai pelayan publik sesuai dengan tupoksinya yang bersangkutan ditugaskan.

“Jika dia guru maka layani siswa dengan baik, kalau sebagai dokter layani pasien dengan baik, kalau pegawai fungsional di OPD laksanakan sesuai dengan tupoksinuya dengan baik,” papar Sekda. (Iman)

Baca Juga  Respon Frank Lampard Setelah Dipecat Chelsea

DomaiNesia