Home » Jelang Pilkada di Kepri, Polda dan Pemerintah Provinsi Tandatangani NPHD

Jelang Pilkada di Kepri, Polda dan Pemerintah Provinsi Tandatangani NPHD

IDNNews.id , Batam – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kepri menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait pengamanan Pemilukada Tahun 2020 di Rupattama Polda Kepri, Jumat (14/2/2020).

Kegiatan yang dihadiri unsur pimpinan tertinggi di Polda Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri ini, juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ketua KPU Kepri hingga Bawaslu Kepri.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK menegaskan bahwa penandatangan ini terbilang sangat penting. Mengingat, pada September 2020 mendatang beberapa wilayah Kepri akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

“Untuk itu, perlu ada sinkronisasi dan menyelaraskan kesepakatan bersama, bahwa pemilukada adalah pemilihan gubernur, walikota, bupati merupakan amanat undang-undang,” jelasnya.

Dimana hal ini semua, tambahnya, tertuang dalam Undang-Undang (UU) NO 32. Kemudian pada perjalanannya keluar UU NO 10 tahun 2016. Dan merubah UU NO 1 tahun 2015 dijelaskan bahwa pemilihan langsung terhadap gubernur, walikota, bupati sejalan dengan apa yang di harapkan didalam UUD Negara republik indonesia tahun 1945 disana langsung di jelaskan nama jabatan nya.

“Dan penandatanganan NPHD hari ini adalah, satu proses dan satu tahapan yang telah di laksanakan sesuai dengan praturan PKPU. Seharusnya dilaksanakan pada bulan yang lalu artinya kita harus taat azas,” tegasnya.

Dan ketika berbicara pengamanan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati, tambahnya, anggaran ada dibawah pemerintah daerah, apabila berbicara pilres politik anggaran berada di pemerintah pusat,

“Terimakasih untuk DPRD Kepri, kami telah menerima Rp.16.485.837.000 untuk dukungan pengamanan 2.942 personil dengan 9 (sembilan) tahapan. Mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan dan kami juga tidak mengharapkan terjadinya pemilihan ulang,” jelasnya.

Baca Juga  17 Menu Nusantara Sambut HUT Kemerdekaan di HARRIS Resort Barelang Batam

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah mewakili Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan bahwa, tahun 2020 merupakan tahun yang dipenuhi dengan agenda politik daerah, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang secara serentak di laksanakan di beberapa daerah.

“Dan terkait dengan segi pengamanan, meski masa kampanye belum dimulai tetapi suasana yang kondusif harus kita pupuk sejak dini agar masyarakat tidak mudah terpecah belah. Untuk itu, pihak pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya institusi polri sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam hal pengamanan pilkada,” jelasnya.

Dan atas nama Pemerintahan Provinsi Kepri, tambahnya, pihaknya menaruh harapan besar melalui jalinan kerjasama ini, kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal selama pelaksanaan pilkada 2020. (*)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait