Home » Ikuti Arahan Ketua Umum, DPC PDIP Kota Batam Hormati Proses Hukum dan Bakal Datangi Polresta Barelang

Ikuti Arahan Ketua Umum, DPC PDIP Kota Batam Hormati Proses Hukum dan Bakal Datangi Polresta Barelang

IDNNews.id, Batam – Aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila berujung aduan hukum. Kader PDIP di akar rumput pun merespons panas.

“Menindaklanjuti Surat Perintah Harian Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, DPC PDI Perjuangan Kota Batam menggelar acara rapatkan barisan yang dilakukan pada pagi ini,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto SH disela-sela kegiatan tersebut, Minggu (27/6/2020) pagi di halaman Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Batam.

Acara tersebut dihadiri seluruh fungsionaris DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, seluruh anggota fraksi, seluruh pengurus Srikandi, Banteng 90-an, BMI, Repdem, dan KBM PDI Perjuangan se-Kota Batam.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto SH membacakan Surat perintah Harian yang diterbitkan Kamis, 25 Juni 2020, oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Dimana dalam surat tersebut, Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk siaga sambil menghormati proses hukum dan merapatkan barisan.

Kendati demikian jalan hukumlah yang akan ditemuh dan memperkuat persatuan dengan rakyat.

“Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!” tulis Mega dalam suratnya.

Mega menulis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Itu dimulai melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Presiden pertama RI, Ir. Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927.

“PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996,” jelas Nuryanto yang membacakan surat tersebut.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, tambahnya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum.

Baca Juga  Banyak Promo dan Diskon Selama Agustus dari Honda. Ini Buktinya

PDI Perjuangan akan terus mengobarkan semangat perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia pun memastikan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa.

“Sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa,” tegasnya.

Dengan apa yang dibacakan dalam surat tersebut, Nuryanto pun meminta kepada seluruh kader partai PDIP khususnya di DPC PDI Perjuangan Kota Batam untuk siap menjalankan instruksi yang sudah diarahkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, tambahnya, langkah yang akan diambil oleh DPC Kota Batam adalah akan mendatangi Polresta Barelang guna menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang legal dan resmi di mata hukum.

Sehingga seluruh aset-asetnya, mulai dari kantor hingga bendera partai merupakan satu kesatuan dan bagian dari organisasi Partai yang dilindungi oleh hukum.

“Oleh karenanya, kami mengajak seluruh kader partai dan keluarga besar PDI-Perjuangan untuk kiranya mengadukan hal ini ke Polresta Barelang yang akan dilaksanakan pada Selasa (30/6/2020) pagi, untuk meminta perlindungan atas hak-hak organisasi kita,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai.

Apalagi, saat ini, seluruh kekuatan Partai sedang fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.

“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh
kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” kata Hasto.

Baca Juga  Sambangi Natuna, Soerya Respationo Silaturahmi ke Tokoh Masyarakat

Oleh karena itu, menanggapi aksi tersebut Hasto menyebut pihaknya akan menempuh jalan hukum.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,”ucap dia. (Iman Suryanto)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait