Home » Nuryanto: Pemko Harus Fasilitasi Hubungan Kerja Antara Pemodal Besar dengan UMKM

Nuryanto: Pemko Harus Fasilitasi Hubungan Kerja Antara Pemodal Besar dengan UMKM

Ketua DPRD Batam Nuryanto
Ketua DPRD Batam Nuryanto

IDNNews.id, Batam – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam terkait maraknya waralaba di Kota Batam, kembali digelar di ruang paripurna DPRD Kota Batam, Selasa (30/6/2020) siang.

Dalam RDP tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto memimpin secara langsung bersama Ketua Komisi I,II,III dan IV maupun anggota DPRD Kota Batam.

Pada kesempatan tersebut, manajemen Indomaret dan Alfamart berkomitmen akan menampung dan mengayomi produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM).

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto pun mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Indomaret serta Alfamart yang bersedia menampung produk-produk UKM.

Ia pun meminta pelaku usaha yang di bawah naungan Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam untuk bisa berdiskusi dengan waralaba tersebut.

“Nanti pemerintah difasilitasi. Dicarikan titik temu supaya hidup semua. Sementara izin buka jangan diberikan dulu,” katanya.

Ia pun mengaku sangat sepakat, adanya hubungan keterkaitan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya (simbiosis Mutualisme) di masa yang akan datang.

Sehingga, semua pihak saling bahu membahu dalam menjalankan usahanya tanpa harus ‘menyingkirkan’ dan ‘mematikan’ semua peluang yang ada.

“Filosofi Simbiosis Mutualisme sangat penting dalam dunia usaha. Sehingga semuanya saling membantu dalam berusaha di bidang perekonomian di Batam,” jelasnya.

Ketua DPRD Batam Nuryanto
Ketua DPRD Batam Nuryanto

Pihaknya pun meminta agar Pemerintah kota Batam bisa memasilitasi hubungan kerja antara pemodal besar (Indomaret dan Alfamart) dengan UMKM, Koperasi hingga FORPPI.

“Saya meminta kepada Pemerintah Kota Batam melalui kebijakannya agar berpihak kepada UMKM dengan cara membina hingga melindungi mereka dalam berusaha,” tegasnya.

Untuk itu, tambahnya, Pemerintah Kota Batam diharapkan bisa melakukan kajian terlebih dulu sebelum memberikan izin kedepannya.

Baca Juga  Petugas Keamanan Amankan Kapal Asing terkait Meninggalnya ABK WNI

“Sehingga pengawasan perizinan dalam berusaha ini, nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk dengan mempertimbangkan dampak ekonomi usaha mikro,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Cabang Indomaret Kota Batam, Adi Sutono mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama dengan UKM Kota Batam.

Kehadiran UKM, katanya, perlu didukung karena menjadi bagian dari perekonomian Batam.

“Kami sudah berkomitmen bekerjasama dengan UKM. Sebelum saat ini kami juga sudah menyediakan di area teras dan menerima produk-produk UKM Batam,” kata Adi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Selasa (30/6/2020).

Pihaknya juga sudah melakukan pelatihan kepada pelaku UKM Batam. Saat ini Indomaret juga masih menunggu format kerja sama atau MoU dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam.

“Kami juga sudah menyediakan beberapa model jajanan seperti jajanan pasar dan makanan siap saji. Sudah kami fasilitasi dengan sistem jual laku baru bayar,” katanya.

Sementara perwakilan Alfamart Kota Batam Mukson menambahkan, pihaknya juga memiliki misi menggandeng pelaku UKM setempat dan melakukan pembinaan.

“Kami juga sudah melakukan pembinaan warung rombong. Dan sekarang masih tetap berjalan,” katanya. (Iman)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait