Home » Pengelolaan Air Baku menjadi Air Bersih di Batam Bakal Diserahkan ke Pihak Swasta

Pengelolaan Air Baku menjadi Air Bersih di Batam Bakal Diserahkan ke Pihak Swasta

Waduk Tembesi
Waduk Tembesi

IDNNews.id, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam HM Rudi menegaskan, pengelolaan air bersih di Batam, nantinya akan diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini terbilang sengaja dilakukan sebagai bentuk meningkatkan layanan penyediaan air untuk masyarakat Batam.

“Soal pengelolaan air ini, perlu adanya peningkatan. Sehingga nantinya, perawatan terhadap semua waduk di Batam bisa terawat dengan maksimal,” jelasnya.

Ia pun menyebutkan, nantinya prosesp pengelolaan ini akan menggunakan mekanisme lelang.

Salah satu Waduk di Kota Batam. Foto: Istimewa

“Intinya, penyediaan air baku sampai siap disalurkan diberikan pada swasta, sedangkan dari penyaluran ke rumah-rumah oleh BP Batam,” tambahnya.

Sementara itu, untuk penyaluran air ke rumah-rumah, BP Batam nantinya akan membentuk badan layanan umum (BLU).

BLU ini akan menggantikan peran PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang selama ini mengambil peran itu setelah konsesi ATB dengan BP Batam berakhir pada November 2020 mendatang.

Sebagaimana diketahui, apa yang dilakukan ini sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air yang beberapa waktu lalu disahkan.

Dimana dalam Undang-undang tersebut, diharapkan memberikan kepastian hukum setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pada 2013 lalu.

Adapun materi pokok yang diatur dalam RUU SDA meliputi penguasaan negara dan hak atas rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban serta paritisipasi masyarakat.

RUU SDA terdiri dari 16 bab dan 79 pasal. Dimana seluruh fraksi secara bersama dengan pemerintah juga menyetujui seluruh pasal dalam pembicaraan tingkat pertama.

Adapun hal-hal yang diatur meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, koordinasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

Baca Juga  Soerya Respationo: Empat Pilar Kebangsaan Jadi Kunci Kekuatan Bangsa

UU Sumber Daya Air ini juga telah mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini, yakni jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari, pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem, serta perkuatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air. (Iman)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait