Home » RDPU Kampung Tua, Ketua DPRD Batam: Semua Sepakat Selesaikan Persoalan tanpa Menimbulkan Masalah Baru

RDPU Kampung Tua, Ketua DPRD Batam: Semua Sepakat Selesaikan Persoalan tanpa Menimbulkan Masalah Baru

IDNNews.id, Batam – Pasca-sempat tertunda dan tak dihadiri para pimpinan dan pemangku kebijakan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyelesaian permasalahan Kampung Tua di Kota Batam kembali digelar di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, pada Jumat (10/7/2020).

Hadir pada kesempatan tersebut, unsur pimpinan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang memimpin RDPU tersebut mengatakan bahwa sejumlah materi terkait Ranperda RTRW Kota Batam tahun 2020-2040 kembali didiskusikan.

Mulai dari Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), Kampung Tua, Adanya hunian di kawasan Bandara Hang Nadim dan Hutan Lindung serta reklamasi dan Buffer Zone.

“Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bersama bahwa DPRD Batam meminta kepada BP Batam dan Pemko Batam untuk mengambil langkah dan kebijakan guna mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat Batam tanpa menimbulkan masalah baru,” jelasnya.

Intinya, tambahnya, semua pihak nantinya memberikan rencana penyelesaian serta laporan hasil penyelesaian.

“Semua pihak yang hadir sepakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga nantinya semua pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD Kota Batam berjalan lancar,” jelasnya lagi.

Mengingat, tegasnya lagi, dengan adanya persamaan visi dan misi untuk menyelesaikan masalah ini maka diharapkan semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik nantinya.

“Jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan mempengaruhi cepat atau lambatnya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2020-2040,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2020 – 2040 saat ini masih dalam proses pembahasan dan ditemukan adanya berbagai persoalan.

Seperti adanya permasalahan Tora. Dimana belum ada sikap tegas dari BP Batam terkait tanah yang menjadi objek Tora dengan luas kurang lebih 99 hektar di kawasan Bengkong.

Baca Juga  Jalur Kelok 44 Sudah dibuka kembali, Pengendara Diminta Hati-hati

DPRD Kota Batam pun meminta agar Tora tersebut digratiskan (tidak membayar UWTO) hingga terbitnya sertifikat. Mengingat, TORA merupakan program Pemerintah Pusat dan mempunyai perlakuan khusus bagi tanah-tanah yang diajukan sebagai objek Tora.

Selanjutnya permasalahan Kampung Tua. Mengingat, adanya PL yang ada di wilayah perkampungan Tua berada dalam kawasan hutan lindung, kawasan industri serta adanya kampung tua pada HPL BP Batam.

Serta adanya permukiman penduduk yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim Batam. Mengingat, keberadaannya sudah ada sebelum Bandara Hang Nadim Batam dibangun dan beroperasi. (Iman Suryanto)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait