Home » Polisi Tangani Penyelewengan Bansos Covid-19 di Kepri

Polisi Tangani Penyelewengan Bansos Covid-19 di Kepri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono

IDNNews.id, Jakarta – Sejumlah kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 masih ditangani pihak kepolisian.

Kini polisi tengah menangani 102 kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait Covid-19 itu.

“Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial di 20 polda,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Dari jumlah tersebut, Polda Sumatera Utara paling banyak menangani kasus tersebut dengan total 38 kasus.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono

Diikuti dengan Polda Jawa Barat (18 kasus), Polda NTB (9 kasus), Polda Riau (7 kasus). Kemudian, Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan masing-masing menangani empat kasus.

Lalu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur dan Polda Banten masing-masing menyelidiki tiga kasus.

Polda Sumatera Selatan dan Polda Maluku Utara masing-masing menangani dua kasus.

Terakhir, kasus dugaan penyelewengan bansos tersebut juga ditangani Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Papua, masing-masing menangani satu kasus.

Awi mengatakan, segala bentuk penyelewengan dana bansos tidak diperbolehkan.

“Apapun penyelewengan, walaupun sudah ada kesepakatan, itu tidak dibenarkan, apalagi untuk cerita pemerataan, agar mereka mendapatkan semuanya yang tidak terdata, itu apapun tidak boleh,” ucap dia.

Nantinya, besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan akan ditentukan oleh tim. Untuk pelanggaran ringan, polisi akan menyerahkan kasus tersebut kepada APIP (aparat pengawasan internal pemerintah).

“Kalau pelanggaran itu pelanggaran kecil akan dikedepankan kepada APIP-nya. Kita serahkan ke APIP-nya atau inspektorat untuk menanganinya,” ucap Awi. (**/kcm)

Baca Juga  Terjerat Permasalahan Hukum, Kris Taenar Wiluan Didakwa dengan 112 Dakwaan

PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait