Home » KPK Dalami Bansos Covid-19 di Batam. Sejumlah Pejabat Dimintai Keterangan

KPK Dalami Bansos Covid-19 di Batam. Sejumlah Pejabat Dimintai Keterangan

IDNNews.id, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Pemerintah Kota Batam.

Tim KPK telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Batam pekan kemarin hingga awal pekan ini.

Diperoleh informasi, pemanggilan akan dilanjutkan pada pekan besok. Mengenai tempat pemeriksaan petugas langsung turun ke Batam.

Ketua Riau Coruption Watch (RCW) Mulkan Muren memaparkan, pemanggilan ini telah dilakukan terhadap setidaknya tiga orang pejabat di Pemko Batam, yaitu Kadisperindag Kota Batam Gustian Riau, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah, dan PPK di Dinsos Kota Batam Zul Arif.

Ia memperkirakan pemanggilan ini bagian dari pull data, terkait pengadaan paket sembako, dari mana sumber dananya, hingga bagaimana distribusinya.

“Pertama masih pull baket. Yang digali bagaimana proses lelangnya, bagaimana sumber dananya, bagaimana distribusinya dan data-data lain,” kata Mulkan Muren.

Soal pengadaan itu, Mulkan menyatakan KPK juga menelusuri tentang bagaimana perusahaan luar Batam bisa memenangkan tender, dimana sesuai aturan mestinya diutamakan perusahaan lokal.

“Hal ini pasti akan dicek juga dengan yang di LPSE Kota Batam,” kata Mulkan.

KPK Selidiki Bansos Covid-19 Kota Batam, Sejumlah Pejabat Dimintai Keterangan

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah enggan membeberkan keterangan lebih jauh.

Hasyimah hanya menyatakan mempersilahkan menanyakan hal itu ke PPK, Zul Arif. “Tanya saja ke PPK di kantor, ditanya apa saja, terima kasih,” kata Hasyimah.

Diperoleh data, terkait pengadaan paket sembako ini, bertindak sebagai Petugas Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yaitu, Drs Zul Arif, MH.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Narkoba, Personel Lantamal IV di Tes Urine

Diketahui Zul Arif ini juga yang telah menandatangani surat konfirmasi dan klarifikasi jaminan uang muka (bank garansi) ke pihak bank Mandiri pada 9 Mei 2020 lalu.

Dalam pengadaan paket bantuan sosial dampak covid-19 Kota Batam tersebut, terjamin adalah CV Musi Barelang Jaya, dengan nilai Rp 36 miliar.

Disebutkan dalam surat dokumen itu, masa berlaku jaminan selama 50 hari kalender kerja, mulai 11 Mei hingga 29 Juni.

Sebelumnya, pengadaan paket bansos di Kota Batam diadukan oleh RCW ke KPK. Pihak RCW telah melampirkan sejumlah bukti awal.

Mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dan tindak penyimpangan bansos itu, semua diserahkan ke pihak berwenang, dalam hal ini KPK. (***/SK)


PERKEMBANGAN COVID-19 KASUS

DomaiNesia

Berita Terkait