Home » Ada Kejanggalan, Dewan Batam Pertanyakan Terbitnya IMB Apartemen Pollux Habibie

Ada Kejanggalan, Dewan Batam Pertanyakan Terbitnya IMB Apartemen Pollux Habibie

IDNNews.id, Batam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi 1, mempertanyakan izin pembangunan Mega proyek Pollux Habibie Batam pasca-runtuhnya tembok pembatas antara Gedung Pollux Habibie dengan perumahan warga di Perumahan Citra Batam.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi 1 DPRD Batam dengan managemen Pollux Habibie Batam serta perwakilan warga yang menjadi korban dari runtuhnya tembok pembatas tersebut, pada Jumat (14/2/2020) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto melihat ada sesuatu yang ‘janggal’ terkait izin yang dimiliki oleh apartemen yang menjadi ikon Kota Batam tersebut.

“Ada Kejanggalan, dan perizinannya perlu ditelusuri keberadannya. Dan memang betul, dari awal pun saya meyakini bahwa proyek sebesar Pollux Habibie harusnya memiliki izin. Hanya saja, izinnya itu dalam mendapatkannya dengan mekanisme yang benar atau tidak,” jelas Budi Mardiyanto saat ditemui IDNNews.id.

Mengingat, tambahnya, sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) haruslah ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Sementara, untuk mendapatkan Amdal itu ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Budi Mardiyanto

“Dasar untuk menerbitkan IMB itu adalah harus ada amdal. Tetapi kenapa kok bisa terbit IMB, sementara secara fisik jelas-jelas menyalahi. Dan tidak sesuai dengan amdal yang ada,” terangnya.

Hal inilah yang ditelusuri pihaknya, tambahnya, mengingat institusi yang menerbitkan IMB ini melalui mekanisme yang benar atau tidak. Dan bagaimana pengawasannya.

“Jadi jangan hanya sudah memberi, lalu tugas dan tanggungjawab selebihnya tidak dilakukan. Dia yang menerbitkan seharusnya dia juga yah harus mengawasi. Selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjuti hal ini dalam RDP selanjutnya. Dan akan meminta data secara kongkrit,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan, anggota Komisi I DPRD Batam Utusan Sarumaha. Politisi Hanura ini pun menyoroti beberapa hal.

Baca Juga  Komitmen Pelayanan ATB, Penguatan Jaringan Pipa Bengkong Laut Rampung
Anggota Komisi 1 DPRD Batam Utusan Sarumaha
Anggota Komisi 1 DPRD Batam Utusan Sarumaha

Pertama, pagar pembatas yang ternyata diketahui rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seharusnya dibuat dua trap. Ternyata hanya dibuat atau dibangun satu trap saja.

“Berarti ada pelanggaran. Dan izinnya bisa keluar,” jelasnya.

Yang kedua, tegasnya, ada penambahan bangunan di sebelah Utara kawasan tersebut. Termasuk kolam renang. Padahal dalam SK Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) itu tidak ada. Lalu kenapa terjadi penerbitan IMB.

“Kalau memang perizinannya tidak sesuai dengan SKKL itu, berarti kesalahannya,” terangnya.

Jadi kesan yang muncul saat RDP ini adalah, tegasnya, ada sesuatu yang aneh di proyek ini khususnya masalah perizinan.

“Ada hal yang aneh. Oleh karena itu, tadi kita melakukan penelusuran apakah perizinan sesuai dengan faktual atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan faktual, kita akan telusuri kesalahanya dimana. Dan kita berharap, pemerintah menerbitkan izin itu tidak main-main. Sebab masalahnya menyangkut keselamatan hajat orang banyak, supaya kedepannya tidak menimbulkan dampak yang serius lagi bagi masyarakat yang tinggal disekitaran gedung Pollux Habibie itu,” terangnya.

Sementara itu, Fera, Legal Perusahaan Pollux Habibie saat dihubungi terpisah melalui sambungan telepon menegaskan pihaknya akan berjalan di atas izin yang sudah ada.

“Intinya, yang jelas terkait perizinan kita lengkap semua. Kalau lain daripada itu mas, saya tidak ingin berkomentar apapun, yang pasti akan kita lakukan yang terbaik,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait