Home » AMPUH Kepri: Batam Bukan Wilayah Pertambangan, Kami Dukung Penertiban Tambang Ilegal

AMPUH Kepri: Batam Bukan Wilayah Pertambangan, Kami Dukung Penertiban Tambang Ilegal

IDNNews.id, Batam – Aksi penyegelan pertambangan pasir ilegal yang ada di Batam oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, mendapatkan apresiasi secara langsung dari Aliansi Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) DPP Kepulauan Riau.

Melalui Ketuanya, Jeffry Simanjuntak, AMPUH Kepri menyambut baik aksi dan ‘gebrakan’ yang diambil oleh Polda Kepri.

Mengingat, Batam bukanlah daerah pertambangan. Oleh karena itu, berbagai aktivitas pertambangan pasir tidak boleh berlangsung di Kota Batam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Foto/Ilustrasi

“Batam ini bukan daerah pertambangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dari Polda Kepri yang menertibkan tambang pasir ilegal itu sudah sangat tepat. Dan saya apresiasi,” jelas Jeffry saat ditemui awak media di DPRD Batam, Rabu (12/2/2020).

Selain itu, tambahnya, alasan lain yang tidak diperbolehkan adanya pertambangan pasir di Batam adalah tidak adanya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa Batam itu wilayah pertambangan.

Ia pun berharap, langkah yang diambil Ditreskrimsus Polda Kepri ini dapat selesai hingga ke meja hijau.

“Ini adalah langkah awal polisi bergerak dan DPD AMPUH Kepri akan mengawal dan berikan suport pengawalan untuk Ditreskrimsus,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Batam ini.

Sebagaimana diketahui, Polda Kepri Menyegel sebanyak 9 lokasi tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Kota Batam.

Penyegelan ini diketahui sudah berlangsung sejak Rabu (5/2/2020) lalu, oleh Kasubdit 4 Dirreskrimsus Polda Kepri, AKBP Wiwit Ari Wibisono.

AKBP Wiwit menuturkan, pihaknya masih fokus memantau kawaan Nongsa, yang mana pada hari Rabu (5/2/2020) lalu berhasil menyegel 5 lokasi tambang pasir ilegal. 

Foto/ilustrasi

“Hari ini kami berhasil menyegel 4 lokasi lagi di kawasan Teluk Mata Ikan, Nongsa,” ujarnya, Jumat (7/2/2020) pagi.

Ia juga menuturkan bahwa nantinya seluruh pemilik maupun pengelola tambang pasir ilegal yang telah disegel tersebut akan dipanggil ke Polda Kepri, untuk memberikan klarifikasi atas aktivitas tambang pasir yang telah dilaksanakan mereka hingga saat ini.

Baca Juga  Danguskamla Koarmada I: Perairan Kepri Harus Bebas dan Aman dari Aksi Kejahatan

“Semua data-data seperti nama pemilik maupun pengelola sudah kita kantongi, apabila ketika dipanggil untuk klarifikasi mereka tidak hadir, maka kami akan mengambil tindakan pemanggilan paksa kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

AKBP Wiwit juga menegaskan, penanganan kasus ini bukan lagi melihat persoalan pertambangan kecil ataupun besar. Hal ini dikarenakan aktivitasnya hingga saat ini telah merusak lingkungan.

“9 tambang ini bukan lagi soal penambang kecil atau besar, namun aktivitasnya telah merusak lingkungan dan melanggar Undang-undang lingkungan hidup serta Undang-undang pertambangan,” pungkasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait