Home » Ancaman Mogok Nasional, APINDO Batam Minta Pekerja Bijak. Rafki: Muaranya Akan Merugikan Pekerja Juga

Ancaman Mogok Nasional, APINDO Batam Minta Pekerja Bijak. Rafki: Muaranya Akan Merugikan Pekerja Juga

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law

IDNNews.id, Batam – Adanya ancaman mogok masal yang diungkapkan oleh pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja, terkait dibahasnya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR dan pemerintah, menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak.

Mengingat, dalam aksi mogok nasional tersebut akan menghentikan proses produksi. Dimana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan.

Aksi ini rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Ciptaker pada 8 Oktober 2020.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Rafki Rasyid
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Rafki Rasyid

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Ciptaker. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.

Menanggapi rencana aksi mogok nasional tersebut, sangat disayangkan oleh Ketua APINDO Kota Batam, Rafki Rasyid. Hal tersebut terungkap dalam keterangan resminya kepada awak media, Kamis (1/10/2020) pagi.

“Kita menyayangkan ada seruan mogok nasional oleh elit Serikat Pekerja/Buruh yang bisa menyebabkan pekerja/buruh di perusahaan terkena sanksi oleh perusahaan. Mengingat, mogok nasional yang diserukan tersebut bertentangan dengan ketentuan mogok kerja yang di atur dalam pasal 137 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga  Maulid Nabi Muhammad SAW, Soerya - Iman Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah

Dalam pasal ini, diatur bahwa syarat melakukan mogok kerja adalah gagalnya perundingan. Sementara seruan mogok nasional yang dilakukan sebagai bentuk penolakan pengesahan RUU Omnibus Law.

“Jadi seharusnya istilahnya bukan mogok kerja tapi unjuk rasa. Kalau aksi unjuk rasa dilindungi oleh UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jadi mogok kerja dan unjuk rasa ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai dicampur aduk,” jelasnya.

Pihaknya pun mengimbau kepada para pekerja/buruh yang ada di Batam untuk mengabaikan seruan tersebut. Mengingat, tidak sesuai dengan aturan mogok kerja yang ada. Karena pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja yang tidak sah akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kalau pekerja/buruh mau melakukan unjuk rasa tentunya kita tidak bisa melarang. Tentunya dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan di perusahaan masing-masing dan tidak ketertiban umum. Namun kalau bisa unjuk rasanya dilakukan di Jakarta saja. Sebab pembahasan dilakukan oleh DPR-RI. Jadi kalau dilakukan di Batam mungkin gaungnya kurang begitu terdengar ke Jakarta,” jelasnya.

Baca Juga  Erwin Abu Ghaza: HM Soerya Respationo Sosok Muslim yang Muslih
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law

Sebenarnya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja kawan-kawan pekerja/buruh sudah diberikan porsi oleh DPR-RI untuk memberikan masukan lewat Tripartit nasional. Jadi seharusnya perdebatan dilakukan saat itu, tidak membawanya lagi ke jalanan.

Ketika kemudian perwakilan pekerja/buruh tidak mampu meyakinkan DPR dengan argumennya, tentu tidak adil jika kemudian dilakukan aksi mogok nasional yang akan merugikan perusahaan dan juga para pekerja/buruh itu sendiri.

“Kita berharap para elit Serikat Pekerja/Buruh mempertimbangkan juga dampak merugikan ini sebelum melakukan aksi unjuk rasa ataupun mogok kerja nasional,” tambahnya.

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law

Untuk Batam sendiri, diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II kemarin minus 6,6 persen. Artinya akan ada tambahan pengangguran di Batam. Jika ditambah lagi dengan mogok kerja, maka ekonomi Batam akan semakin parah ke depannya.

Baca Juga  Kinerja Sangat Tinggi, Pemko Batam Dapat Penghargaan dari Kemendagri

Muaranya nanti akan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Sebab akan banyak dilakukan PHK jika perusahaan banyak yang ditinggalkan oleh kliennya di pasar global.

Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, melakukan aksi mengumpulkan masa akan berakibat besar pada semakin meluasnya penularan virus. Kita tahu bahwa industri di Batam saat ini sedang berjuang keras melawan penyebaran virus Covid-19 di perusahaan masing-masing.

“Kepada perusahaan di Batam kita himbau agar memberikan pemahaman dan Informasi kepada karyawannya untuk tidak ikut ikutan melakukan aksi mogok kerja nasional yang bertentangan dengan UU tersebut,” terangnya.

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi buruh menolak Omnibus Law

Juga segera dirumuskan sanksi yang akan dijatuhkan jika masih ada karyawan yang nekat melakukan aksi mogok nasional tersebut.

Penjatuhan sanksi ini sudah di atur dalam UU NO 13 Tahun 2003 dan juga Kepmenakertrans No 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

“Kepada kawan-kawan Serikat Pekerja/Buruh di Batam kita mengajak untuk tetap kompak dengan mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan dengan APINDO dan organisasi pengusaha lainnya,” terangnya. (iman)


DomaiNesia