Home ยป Bintan dan Karimun ‘Naik Kelas’ dalam Pelayanan Publik Versi Ombudsman Kepri

Bintan dan Karimun ‘Naik Kelas’ dalam Pelayanan Publik Versi Ombudsman Kepri

Ilustrasi layanan Publik

IDNNews.id, Batam – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Lagat Parroha Patar Siadari,SE.,M.H menyebutkan berdasarkan survei penilaian dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya di Provinsi Kepri, diketahui Bintan dan Karimun masuk dalam tingkat kepatuhan sedang dengan predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik.

“Untuk Pemerintah Kabupaten Bintan meraih nilai 65,63 dan Pemerintah Kabupaten Tanjungbalai Karimun dengan nilai 73,77. Keduanya masuk dalam kategori tingkat kepatuhan sedang dengan predikat zona kuning,” jelas Lagat dalam keterangan resmi yang diterima IDNNews.id.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai rata-rata 98,07 dan dikategorikan kepatuhan tingkat tinggi dengan predikat zona hijau.

Ilustrasi layanan Publik

Hal yang sama juga berlaku untuk Pemerintah Kota Batam dengan nilai 93,82 dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan 87,39 dikategorikan tingkat kepatuhan tinggi dan diberikan predikat zona hijau.

Baca Juga  Bersampena Ulang Tahun, Kader PDI Perjuangan di Batam Tanam Ribuan Pohon di Nongsa

“Jadi Provinsi Kepri, Tanjungpinang dan Batam masuk dalam zona hijau atau kepatuhan tingkat tinggi,” jelasnya.

Hasil penilaian ini, tambahnya, dilakukan medio Mei juli 2018 lalu diseluruh wilayah lndonesia.

Sebelumnya, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Arif Budiman mengatakan, Kabupaten Bintan dan Karimun ini masuk dalam zona merah, namun kali ini mereka sudah melakukan perbaikan.

“Sebelumnya mereka masuk dalam zona merah. Jadi sudah ada perbaikan. Kali ini mereka masuk dalam zona kuningm” kata Arif.

Ilustrasi layanan Publik

Selain itu, beberapa daerah lain di Kepri juga mengalami peningkatan dalam hal pelayanan publik. Daerah-daerah yang sebelumnya berada di zona kuning, saat ini sudah lebih baik dengan berada di zona hijau. Artinya pelayanan publik yang diberikan sudah sangat baik.

Baca Juga  Pandemi Covid-19 Sebabkan Lalulintas Angkutan Udara di Bandara Hang Nadim Batam Menurun

“Sebelumnya Pemkot Batam, Tanjungpinang dan Provinsi Kepri berada di zona kuning,” kata Arif lagi.

Ombudsman, lanjut Arif, akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh kabupaten di Provinsi Kepri agar mendapatkan hasil penilaian kepatuhan di zona hijau.

Sejauh ini Ombudsman belum bisa melakukan bimbingan teknis di Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas karena keterbatasan anggaran. Hal tersebut baru bisa dijalankan pada 2019 mendatang.(Iman Suryanto)


DomaiNesia