Home » BP Batam Gunakan Kebijakan Diskresi ‘Urai’ Tersendatnya Permohonan Impor Produk Industri

BP Batam Gunakan Kebijakan Diskresi ‘Urai’ Tersendatnya Permohonan Impor Produk Industri

IDNNews.id, Batam – Disela-sela update pelaksanaan barang konsumsi 2020, Direktur Pelayanan Lalin dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono menegaskan sudah ada 171 pemohon sepanjang tahun 2020 yang mengajukan permohonan impor produk penunjang industri ke pihaknya.

Akan tetapi, dari jumlah tersebut belum semuanya diakomodir atau diproses, oleh adanya permasalahan yang ada dalam Peraturan Kepala (Perka) nomor 11 tahun 2019.

“Kami mohon maaf, ada kesulitan dalam prosesnya. Dan hal ini sudah kami sampaikan dalam masa transisi penentuan kuota induk ini, akan dipakai kebijakan diskresi dari pimpinan,” ujar Purnomo Andiantono di lantai 3 Gedung BP Batam pada Kamis (16/1/2020) pagi.

Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan para pemohon, sehingga persyaratan diskresi ini bisa diberikan. Adapun tiga syarat yang diminta BP Batam yakni file of loading, purchase order, dan packing list barang.

“Hal ini untuk membuktikan barang tersebut sangat mendesak,” tuturnya.

Akan tetapi, di 2020 ini Badan Pengusahaan (BP) Batam belum bisa mengeluarkan besaran kuota impor produk penunjang industri.

Dan hal ini disebabkan belum ditetapkannya kuota induk ini, karena dari 800 perusahaan baru sekitar 200 perusahaan yang memberikan data barang penunjang industri yang diajukan untuk masuk dalam kuota induk.

“Hal ini membuat kami khawatir akan adanya gangguan pada sistem perekonomian Batam yang memang ditopang oleh kegiatan industri. Untuk menjawab persoalan itu, Kepala BP Batam akan menggunakan hak Diskresi untuk memastikan barang-barang yang memang mendesak untuk kebutuhan industri bisa tetap masuk ke Batam,” jelasnya.

Dan sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) nomor 11 tahun 2019 tentang alur masuk barang, sebelum kuota induk barang penunjang industri ditetapkan, maka impor barang tersebut tidak bisa dilakukan.

Baca Juga  Deputy Gubernur: BI Kepri Diharapkan Jadi Mitra Strategis bagi Pemerintah Daerah

Pada prosesnya, melalui diskresi ini akan terjadi perubahan sistem yang semula online, akan dilakukan dengan sistem manual dan selektif. Salah satunya harus memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya. (*) 


DomaiNesia

Berita Terkait