Home » BP Batam: Kami Tak Terlibat di Masuknya Puluhan Kontainer Limbah Plastik

BP Batam: Kami Tak Terlibat di Masuknya Puluhan Kontainer Limbah Plastik

IDNNews.id. Batam – Keberadaan limbah plastik yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang merupakan pengelola Pelabuhan Batu Ampar dimana puluhan kontainer tersebut berada angkat bicara.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady menegaskan bahwa keberadaan limbah plastik dalam puluhan kontainer yang diduga mengandung B3 tersebut, sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Meski saat ini petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan terkait kandungan B3 dalam limbah plastik tersebut, keberadaannya terbilang tidak baik bagi lingkungan. Apalagi jika terbukti mengandung B3.

“Saat ini (katanya) masih dalam proses pemeriksaan oleh tim gabungan. Akan tetapi jika sampai terbukti akan sangat tidak baik bagi lingkungan,” jelasnya saat ditemui IDNNews.id, di IT Center BP Batam, Batam Center, Kamis (20/6/2019).

Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam, sekitar pukul 14.00 WIB, kembali melakukan melakukan pemeriksaan puluhan kontainer yang diduga memuat limbah plastik dan mengandung berbahaya dan beracun (B3) di Dermaga Bongkar Muat Pelabuhan BAtu Ampar, Rabu (19/6/2016).
Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam, sekitar pukul 14.00 WIB, kembali melakukan melakukan pemeriksaan puluhan kontainer yang diduga memuat limbah plastik dan mengandung berbahaya dan beracun (B3) di Dermaga Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar, Rabu (19/6/2016).

Meski demikian, tambahnya, BP Batam tidak pernah terlibat atas hadirnya limbah-limbah plastik tersebut. Walaupun puluhan kontainer tersebut berada di pelabuhan yang dikelolanya.

Mengingat, izin usaha industri pengolahan limbah juga tidak pernah diterbitkan oleh BP Batam. Dan baginya itu, sudah sangat jelas. Baik dalam hal pengaturan dan pemasukan/pengeluaran limbah baik dari dan ke Batam diketahui ditentukan oleh ketentuan Lingkungan hidupnya.

“Kami bahkan tidak mau ada limbah B3 datang ke Batam. Dan intinya, sekali lagi saya katakan Kami (BP Batam) tidak akan pernah setuju adanya (pemasukan dan pengeluaran limbah) tersebut. Itu kan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelasnya

Selain itu, proses pemeriksaan peti kemas di Pelabuhan Batuampar pun sudah sesuai prosedur, di mana Bea Cukai melaksanakan tugas yang seharusnya. Sehingga, ia menolak dengan tegas bahwa BP Batam ikut menyetujui kehadiran limbah tersebut di pelabuhannya.

Baca Juga  BP Batam Tunggu Aturan Penetapan KEK di Batam

“Karena yang memasukkan (barang) tentu dicek dulu oleh surveyor atas perintah Kementerian Perdagangan,” imbuh Edy.

IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar
IDNNews.id/Istimewa, Sidak limbah oleh tim gabungan di Dermaga Bongkar Muat Batu Ampar

Sejatinya, impor sampah diperbolehkan untuk mendarat di Batam. Asal, sampah tersebut berupa scrap atau sampah yang bisa didaur ulang untuk kepentingan produksi manufaktur di Batam.

Sebagai contoh, jika Batam kedatangan sampah plastik, maka sampah tersebut sudah harus dalam bentuk bijih plastik atau filamen yang berguna bagi industri tekstil. “Jadi sampah ini boleh masuk, asal jangan sampah yang berstatus limbah. Apalagi limbah B3,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, Tim gabungan melakukan Investigasi terhadap temuan 65 kontainer milik empat perusahaan yang datang secara bertahap sejak awal Mei 2019 tersebut dilakukan tim gabungan di Pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Kalau [65 kontainer yang ada di] Batam baru akan di investigasi minggu ini. Saya belum bisa kasih penjelasan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya [PSLB3] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati.

KLHK, menurut Vivien, menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan panjang untuk mengatasi persoalan masuknya sampah atau limbah B3 secara ilegal melalui jalur impor ini.

Untuk jangka pendek ia mengatakan pemerintah melakukan re-ekspor material impor termasuk kertas dan plastik yang mengandung sampah. KLHK akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan jumlah sampah ikutan dalam impor kertas bekas.

Selanjutnya, ia mengatakan KLHK akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang kebutuhan impor kertas bekas untuk material. Selain itu, juga meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea Cukai.

Sedangkan untuk langkah jangka panjang Vivien mengatakan KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, antara lain pada frasa lain-lain yang perlu diperjelas.

Baca Juga  Daftar Nama-nama Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin Periode 2019-2024

Hal tersebut, kata dia, termasuk mengusulkan pergeseran kertas dari jalur hijau menjadi jalur merah Bea Cukai apabila ternyata jumlah sampah yang masuk melalui jalur impor sangat besar.

Ia juga mengatakan akan melakukan perhitungan atau kajian sampah ikutan dari impor kertas, menyusun prosedur perhitungan sampah ikutan dalam kertas impor dan menyampaikannya kepada seluruh kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, menurut dia, akan dibangun mekanisme penegakan hukum bagi penanggung jawab yang terbukti melakukan impor sampah.

Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam, sekitar pukul 14.00 WIB, kembali melakukan melakukan pemeriksaan puluhan kontainer yang diduga memuat limbah plastik dan mengandung berbahaya dan beracun (B3) di Dermaga Bongkar Muat Pelabuhan BAtu Ampar, Rabu (19/6/2016).
Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam, sekitar pukul 14.00 WIB, kembali melakukan melakukan pemeriksaan puluhan kontainer yang diduga memuat limbah plastik dan mengandung berbahaya dan beracun (B3) di Dermaga Bongkar Muat Pelabuhan BAtu Ampar, Rabu (19/6/2016).

Jika terbukti melakukan impor sampah atau limbah B3 dapat dijerat dengan Undang-undang (UU) 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dapat terancam pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan hukuman paling sedikit tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan denda antara Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Selain itu, dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah. Pelaku dianggap melanggar Pasal 98, Pasal 104, sehingga bisa diancam dengan Pasal 105 dan Pasal 107.

Pelaku juga melanggar Konvensi Basel yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2005 dan melanggar Permendag Nomor 31/M-Dag/per/5/2016 tentang ketentuan import limbah Non-B3. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait