Home » Dampak Dualisme, Dua Perusahaan Ini Berebut Akses Jalan hingga ke PTUN

Dampak Dualisme, Dua Perusahaan Ini Berebut Akses Jalan hingga ke PTUN

IDNNews.id, Batam – Ketidakpastian hukum memang menjadi musuh utama dunia usaha. Celakanya di Batam, ketidakpastian hukum terwujud dalam dualisme perizinan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dualisme perizinan bukanlah barang baru, tapi sudah menjadi cerita klasik yang tak kunjung menemukan solusi. Imbasnya bahkan bisa membuat pengusaha saling berseteru. 

Pemerintah pusat sepertinya hingga saat ini tak kunjung menemukan cara untuk mencapai win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga persoalan ini kelak akan menjadi bahaya laten bagi perkembangan investasi di Batam. 

Sebagai contoh, imbas dari dualisme perizinan sekarang ini tengah membelit dua perusahaan di Batam, yakni Batama Nusa Permai (BNP) dan Artha Utama Propertindo (AUP).

Perseteruan kedua perusahaan ini bahkan sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sekupang. Persoalannya sederhana yakni karena akses jalan. BNP merupakan salah satu dari pengembang Apartemen Citra Nagoya Plaza yang dibangun tepat di samping Nagoya Citywalk.

Untuk mempermudah akses bagi calon penghuni apartemen mewah tersebut, maka Batam membangun akses jalan dengan right of way (ROW) 25 diatas lahan miliknya tersebut. Jalan tersebut dibangun sejak tahun 2012.

Namun, dalam tempo dua tahun terakhir, Artha Utama Propertindo juga giat mengembangkan apartemen dan hotel setinggi 36 lantai yang dinamai Apartemen Formosa Residence. Letaknya tepat di seberang Apartemen Citra Nagoya.

Kedua apartemen megah ini hanya dibatasi oleh drainase besar, dimana Batama memasang pagar seng di sepanjang drainase. Pada awalnya, semua berlangsung baik-baik saja. Setelah itu perseteruan dimulai.

Kuasa Hukum Batama Nusa Permai, Nur Wafiq Warodat mengatakan Artha mulai membongkar pepohonan yang berada di dekat drainase. Kemudian membangun jembatan yang mengarah ke akses jalan utama milik Apartemen Citra Nagoya.

Baca Juga  Praveen/Melati Sabet Gelar Juara Denmark Open 2019

“Batama Nusa Permai membangun jalan tersebut pada tahun 2012 di atas lahannya. Penerangan jalan diatur. Tiba-tiba mereka masuk ke lingkungan kita, merusak penghalang yang kami pasang dan membangun jembatan,” katanya.

Jembatan tersebut digunakan sebagai akses bagi lori-lori yang membawa bahan bangunan untuk membangun Apartemen, “Katanya sudah dapat izin dari BP Batam untuk melakukan penghijauan, tapi malah bangun jembatan,” ungkapnya.

Sebenarnya, cara damai sudah pernah ditempuh. Batama mencoba mengalah karena tidak ingin persoalan ini ditempuh ke jalur hukum. Caranya yakni dengan meminta sedikit kontribusi dari Artha Utama Propertindo untuk ikut membangun dan memelihara jalan tersebut. 

“Dari kami 75 persen dan mereka sisanya. Kami sudah beri izin pakai jalan, tapi harus ada kontribusinya. Kami minta proposalnya, tapi dua hari berikutnya, mereka bongkar secara terang-terangan,” tuturnya lagi.

Belakangan diketahui, alasan mengapa Artha Utama Propertindo berani membangun jembatan. Penyebabnya karena sudah memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam IMB tersebut, mengizinkan Artha Utama Propertindo untuk membangun jembatan.

Untuk mendapatkan IMB, maka harus memiliki Fatwa Planologi yang diterbitkan BP Batam. Di titik ini, persoalan dualisme perizinan pun mulai mengemuka. Imbasnya mulai dirasakan karena mengganggu jalannya dunia usaha.

BP menerbitkan Fatwa tanpa mengetahui bahwa akses jembatan tersebut menuju jalan yang berada di lahan milik Batam, dimana BP dulu menerbitkan Penetapan Lokasi (PL) di lahan tersebut atas nama Batama Nusa Permai.

Di sisi lain, Pemko menerbitkan IMB tanpa memperhatikan lebih teliti lagi. Ditambah lagi, Apartemen tersebut tepat berada di bibir drainase, dimana secara hukum melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Baca Juga  Hadirkan Tiga Saksi, Sidang dengan Terdakwa Tahir Ferdian Kembali Digelar di PN Batam

Dalam Perda tersebut memang sudah dinyatakan larangan berusaha bagi siapapun di sempadan sungai atau drainase.

“Jadi sekarang ada IMB yang melawan Perda efektif ternyata,” tegasnya.

Tindakan yang dilakukan Artha Utama Propertindo sangat disayangkan, karena sudah menyangkut kepentingan komersil.

“Jalan ini merupakan ring satu dengan nilai jual objek pajak (NJOP) capai Rp 5 juta per meter. Kalau dijual bisa Rp 20 juta. Nah ini mau dimanfaatkan yang lain untuk kepentingan komersil,” terangnya.

Karena tidak kunjung menemukan titik terang, maka gugatan sudah dilayangkan ke PTUN di Sekupang terhitung pada 12 Juni lalu. 

Untuk saat ini, pewarta media ini belum berhasil mengkonfirmasi pihak Artha Utama Propertindo. Tapi dalam edisi selanjutnya, akan dipaparkan.

Menanggapi persoalan tersebut, pakar hukum Batam, Ampuan Situmeang mengatakan dualisme perizinan memang membuat pengusaha menjadi tidak nyaman dalam menjalankan bisnisnya.

“Intinya adalah penggunaan lahan yang tertuang dalam fatwa dan IMB harus disatukan dalam satu instansi, bukan seperti saat ini,” ucapnya.

Itulah akar dari dualisme perizinan yang terjadi di Batam. Antara tata ruang wilayah dengan fatwa tata guna tanah malah ditangani instansi yang berbeda. “Sehingga rentan terhadap benturan kewenangan,” paparnya.

Imbasnya adalah banyak pihak yang dipusingkan. Dan persoalan ini dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah pusat. 

Jika suatu persoalan bisnis sudah masuk ke ranah PTUN, maka dikhawatirkan akan semakin rumit. “Berperkara perdata di PTUN sama saja bisa jadi lama. Itu adalah benteng terakhir karena tak ada solusi lainnya, maka jadinya berperkara,” tuturnya.

Menurut Ampuan, dalam berbisnis sebaiknya menghindari sengketa dengan pihak yang lain. Tapi sayang, dualisme perizinan di Batam malah berpotensi menimbulkan sengketa. 

Kabar buruk dari satu investor akan mempengaruhi keputusan investor lain yang mungkin sebelumnya punya niat berinvestasi di Batam.

Baca Juga  Kurang Dari Setengah Jam, Kevin/Marcus Segel Tiket Final Denmark Open 2019

“Bisnis itu harus menghindari sengketa, maka pihak pemerintah wajib memahami ini agar investor betah berinvestasi di Batam. Suasana kondusif dalam berinvestasi merupakan syarat utama dalam kawasan khusus seperti Batam,” tutup Ampuan. (*)


DomaiNesia