Home » Dana ‘Cekak’, KPU Batam Berharap Tidak Ada Kendala Selama Pilwako 2020

Dana ‘Cekak’, KPU Batam Berharap Tidak Ada Kendala Selama Pilwako 2020

IDNNews.id , Batam – Kucuran dana yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam dari Pemerintah Kota Batam melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kota Batam dianggap masih ‘Cekak’.

Mengingat, dana yang diajukan mencapai Rp 27 Miliar ternyata hanya dikucurkan hampir Rp 22 Miliar. Dan jumlah ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan kendala.

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan mengatakan dana yang dikucurkan tersebut terbilang minim. Sehingga diprediksi akan mempengaruhi proses sosialisasi nantinya.

“untuk daftar pemilih tetap (DPT) sepertinya aman. Namun sosialisasi yang berpotensi menimbulkan kendala,” jelas Zaki.

Hal ini didasari pada Calon yang maju dalam pilwako 2020 terbilang terbatas dan sedikit. Dan sangat berbeda dengan Pemilu 2019 lalu. Dimana para Calon Legislatif (Caleg) di DPRD Batam yang mencapai 692 orang.

Dan secara otomatis,s etiap caleg telah melakukan sosialisasi dirinya sendiri kepada pemilih untuk gunakan hak suaranya. Dan hal ini sangat membantu penyelenggara pemilu.

“Namun di Piwako 2020 nanti akan berbeda. Calon dipastikan akan sedikit. Sehingga di Pilkada, sosialisasi harus lebih masif, agar partisipasi pemilih bisa lebih meningkat. Ini yang saya lihat,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Batam adalah salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020. Untuk seluruh Indonesia, sekitar 270 daerah akan menyelenggarakan pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Di Kepri, daerah yang melaksanakan pilkada selain Batam adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Provinsi Kepri.

Dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri, anggaran pilkada di Kota Batam ini bisa dikatakan minim. Alokasi anggaran dari Pemko Batam ke KPU Kota Batam hanya Rp21,9 miliar.

Baca Juga  Respon 'Tantangan' Kadin Kepri, Tiga Bakal Calon Ini Bakal Tandatangani Kontrak Politik

Sementara Natuna mendapatkan Rp16,5 miliar dari pemerintah daerah setempat, Karimun Rp16,4 miliar, Bintan Rp12,75 miliar, Anambas Rp12 miliar, dan Lingga 9,5 miliar.

Padahal dari sisi jumlah pemilih dan TPS terbanyak di Provinsi Kepri ada di Kota Batam. Data pada Pemilu 2019, dari 1.229.424 pemilih di Provinsi Kepri, sekitar 53 poersen atau 650.876 pemilih ada di Kota Batam dengan 2.970 TPS. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait