Home » Diduga Deklarasikan Diri, PNS dan Aparat Keamanan Ini Dilaporkan ke Bawaslu Kepri

Diduga Deklarasikan Diri, PNS dan Aparat Keamanan Ini Dilaporkan ke Bawaslu Kepri

Ilustrasi Bawaslu Kepri
Ilustrasi Bawaslu Kepri

IDNNews.id, Batam – Diduga secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam melaporkan dua orang yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan aparat keamanan ke Bawaslu Provinsi Kepri.

Keduanya diketahui berinisial DW dan HL. Dimana DW diketahui sebagai PNS di Pemerintah Provinsi dan HL merupakan aparat kepolisian yang masih aktif di Polda Kepri.

Komisioner Bawaslu Kota Batam bidang Koordinator Divisi Pengawasan, Nopialdi saat ditemui awak media mengatakan Bawaslu sudah mengeluarkan edaran terkait larang ASN dalam Pilkada 2020.

Ilustrasi Bawaslu Kepri
Ilustrasi Bawaslu Kepri

Dimana dalam larangan tersebut, PNS dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah hingga PNS dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya, serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online dan media sosial.

Selain itu, mereka juga dilarang menjadi pembicara dalam kegiatan pertemuan partai politik (parpol), dan dilarang foto bersama calon, mendekati parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon dan ASN dilarang menghadiri deklarasi calon baik itu dengan atau tanpa atribut parpol.

“Dasar hukum larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” jelasnya.

Ilustrasi Bawaslu Kepri
Ilustrasi Bawaslu Kepri

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Anggota TNI & Polri.

Nantinya, Bawaslu Kepri akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan kajian dan kebenaran informasi yang diterima. Kajian tersebut dilakukan dengan memanggil keduanya untuk dimintai klarifikasi.

Baca Juga  Pusat Bebaskan Pajak, Lukita Dinarsyah Tuwo: Kita Tunggu Respon Cepat Pemerintah Daerah

“Jika terbukti, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.(*)


DomaiNesia

Berita Terkait