Home » Dinilai Melanggar Kode Etik, Ketua dan Anggota KPU Batam Diberhentikan

Dinilai Melanggar Kode Etik, Ketua dan Anggota KPU Batam Diberhentikan

IDNNews.id, Batam – Pascapenilaian dan dianggap melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam.

Hal ini terungkap dalam sidang DKPP yang disiarkan secara langsung di media sosial (medsos) Facebook pada Kamis (20/11/2019) siang.

Ketua Majelis sidang dalam amar putusannya menyatakan bahwasannya Ketua KPU Batam Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik dan Muliadi Even terbukti melanggar kode etik.

Dalam amar putusannya DKPP menyatakan berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu juga memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengabulkan pengaduan pengadu sebagian. Dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu I Syahrul Huda, Ketua KPU Kota Batam, teradu II Zaki Setiawan, teradu III Sudarmadi, teradu IV Muhammad Sidik dan teradu V Muliadi Evendi masing-masing selalu anggota KPU Batam,” sebut Hakim DKPP.

Selain menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Syahrul Huda cs, DKPP juga menyatakan bahwasannya teradu VI sampai X dalam hal ini Ketua KPU Propinsi Kepri dan seluruh anggotanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

“Selanjutnya, merehabilitasi nama baik Sriwati, Ketua KPU Propinsi Kepulauan Riau, teradu VII Arison, teradu VIII Widiyono Agung, teradu IX Priyo Handoko, dan teradu X Parlindungan selaku anggota KPU Propinsi Kepulauan Riau,”jelas.

Menanggapi putusan tersebut salah satu komisioner KPU Batam Zaki Setiawan saat dihubungi membenarkan adanya putusan tersebut.

Dan saat ini, pihaknya menerima apapun keputusan DKPP. Mengingat, apa yang telah diputuskan tersebut bersifat mengikat dan sudah final

“Sayabsecara pribadi menerimadan kami tidak akan melakukan upaya apapun, karena putusan tersebut bersifat mengikat,” jelasnya. (Iman)

Baca Juga  Ketua DPRD Batam: Penghapusan UWTO Harus Ada Regulasinya dari Pusat

Berikut link putusan tersebut


DomaiNesia

Berita Terkait