Home » Ditemui Dewan Kepri, Majelis Pekerja Buruh Indonesia Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ditemui Dewan Kepri, Majelis Pekerja Buruh Indonesia Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

IDNNews.id, Batam – Majelis Pekerja Buruh Indonesia dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Buruh memandang beberapa poin yang terkandung didalamnya dianggap merugikan pekerja.

“Ada sembilan problem besar klaster ketenagakerjaan. Salah satunya adalah hilangnya upah minimum, pesangon, kontrak tanpa batas dan outsourcing semua jenis pekerjaan,” kata Ketua DPD KSPSI Kepri, Imanuel Purba, saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kepri,di Graha Kepri, Jumat (28/8/2020).

Kemudian, draft Omnibus Law itu juga memperbolehkan perusahaan mempekerjakan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan. Poin itu menurutnya bisa merugikan seluruh kaum pekerja, bukan hanya kalangan buruh.

Baca Juga  Peduli Situs Bersejarah, Soerya Respationo Kunjungi Cagar Budaya Religi di Bintan

Para buruh juga menyoroti tidak diaturnya jam kerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu buruh juga menolak diperbolehkannya tenaga kerja asing (TKA) tanpa batasan bidang pekerjaan.


DomaiNesia
UA-128167721-1