Home » Dongkrak Pariwisata, HPI Kepri Desak Pemerintah Provinsi Kepri Wujudkan Perda

Dongkrak Pariwisata, HPI Kepri Desak Pemerintah Provinsi Kepri Wujudkan Perda

IDNNews.id, Batam – Pemerintah Provinsi Kepri berencana membuat payung hukum untuk memperkuat peningkatan atau mendongkrak sektor pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik ke Kepri.

Payung hukum yang dimaksud adalah, perlu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun perda parwisata yang mampu mengayomi sektor maupun unsur pendukung pariwisata.

Salah satunya keberadaan pramuwisata yang merupakan wajah pertama bagi turis dalam mendapatkan informasi lengkap daerah yang dikunjunginya.

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Syamsul Bahrum saat menghadiri rapat kerja daerah I DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Kepri di Hotel Nagoya Plaza, Rabu(30/10/2019) malam.

“Rencananya memang seperti itu. Kami dari Pemprov Kepri menunggu usulan atau poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan dalam perda ataupun Pergub Pariwisata nantinya kepada stakeholder yang berkecimpung di dunia pariwisata seperti perkumpulan atau himpunan pramuwisata yang ada di Kepri,” ujar Syamsul.

Mengingat, turis atau wisatawan yang datang ke daerah wisata dimana ditujunya, informasi atau penjelasan awal itu didapatkan dari pramuwisata yang merupakan ujung tombak peningkatan sektor pariwisata selain para pelaku travel agent.

“Makanya diperlukan payung hukum serta peningkatan kompetensi pramuwisata yang memahami pariwisata di tingkat lokal, nasional dan regional. Pramuwisata merupakan bagian vital peningkatan sektor pariwisata karena merupakan katalisator, virus penyebar informasi tentang objek, event, aktivitas, dan destinasi wisata khususnya di Kepri,” katanya.

Apalagi di Kepri ini, tambahnya, wisatanya sangat komprehensif. Semuanya ada seperti kuliner, budaya, pantai serta wisata lainnya. Salah satu prasyarat agar pariwisata itu berkembang dan bisa maju, kuncinya adalah memiliki tenaga pramuwisata yang berkompeten dan profesional. Pariwisata tak akan berjalan tanpa adanya pramuwisata.

Baca Juga  Hujan Deras, Puluhan Bangunan Terendam Banjir di Kabupaten Agam

“Makanya masukan dari asosiasi pramuwisata inilah yang akan kami jadikan bahan untuk pembuatan pergub industri jasa pariwisata ataupun perda pariwisata nantinya yang didalamnya juga diatur atau terdapat poin hak-hak yang harus dilindungi terhadap rekan-rekan pegiat pariwisata seperti pramuwisata,” katanya.

Sementara itu, rencana jasa industri pariwisata akan dibuatkan pergub ataupun perda, disambut positif oleh Ketua DPD HPI Kepri, Abdi Simatupang.

“Makanya kami menggelar rakerda HPI Kepri I, tujuannya yakni meningkatkan soliditas, meningkatkan SDM para pramuwisata agar mampu bekerja secara profesional dan berkompeten serta mengusulkan beberapa poin agar jasa industri pariwisata ini bisa dibuatkan payung hukum berupa perda ataupun pergub nantinya,” ujarnya.

Di Kepri terdapat sebanyak 550 pramuwisata yang tersebar se Kepri. Sementara yang terdaftar di HPI dan sudah berkompeten itu pramuwisatanya menurut Abdi hanya ada di tiga daerah yakni di Batam, Tanjungpinang serta di Bintan.

Sedangkan di Anambas, Lingga, Natuna serta Tanjungbalai Karimun yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, belum terdapat pramuwisata yang berkompeten.

“Daerah seperti Anambas, Natuna, Linga dan Tanjungbalai Karimun ini kan potensi wisatanya sangat luar biasa bagusnya. Sayang kalau tak ditempatkan pramuwisata yang memiliki kompetensi dan profesional. Makanya perlu ditingkatkan lagi kompetensi pramuwisata yang belum terdaftar di HPI agar tak menjadi pramuwisata yang ilegal, tahu sedikit tentang wisata ditempatnya, sudah berani menjadi pramuwisata,” jelasnya.

Abdi mengakui, banyak profesi pramuwisata ini disalahgunakan oleh oknum yang mengaku sebagai pramuwisata yang sudah berkompeten.

Ujung-ujungnya status pramuwisata itu disalahgunakan yang berdampak merugikan turis atau wisatawan, memperlakukan wisatawan dengan kasar hingga mencoreng nama wisata di Kepri.

“Ini yang ingin kami benahi, makanya dibutuhkan perda atau pergub jasa industri pariwisata, yang didalamnya juga mengatur sanksi apabila terdapat pramuwisata yang bekerja di luar rel atau di luar kompetensi sebagai pramuwisata dan melakukan hal di luar kode etik tugas pramuwisata. Bersyukur usulan kami diterima Pemprov Kepri dan akan dijadikan salah satu bahan masukan untuk dibuatkannya perda ataupun pergub sektor jasa industri pariwisata,” katanya. (*/Rilis)

Baca Juga  Minyak Hitam Cemari Perairan Batam, Dewan Kepri Risau. 'Sektor Pariwisata Bakal Terdampak'

DomaiNesia

Berita Terkait