Home » Dua Peraturan Pemerintah Ini Batasi Penguasaan Air oleh Swasta

Dua Peraturan Pemerintah Ini Batasi Penguasaan Air oleh Swasta

IDNNews.id, Batam – Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, BP Batam, Binsar Tambunan mengatakan hingga saat ini Badan Pengusahaan (BP) Batam masih melakukan penghitungan asset yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Mengingat pada November 2020 mendatang, perjanjian konsesi terkait pengolahan air di Batam akan berakhir antara BP Batam dan ATB.

“Masih dalam proses penghitungan Asset. Sejak tahun 1995 (awal konsensi) hingga saat ini. Diperkirakan asset yang dimiliki ATB mencapai triliunan lebih,” kata Binsar.

Setelah dihitung, tambahnya, nantinya asset tersebut akan ditawarkan kepada investor yang akan masuk oleh BP Batam. Mengingat itu semua sudah menjadi milik BP Batam dan harus dinilai sebagai asset Barang Milik Negara (BMN).

“Setelah itu, baru bisa dikelola kembali melalui kerjasama dengan pihak swasta. Namun, Hal tersebut akan disesuai kan kembali dengan aturan pengelolan air serta harus dilakukan dari Hulu ke hilir dan tidak seperti Konsesi ATB,” jelasnya.

Dan ini semua sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

PP yang diterbitkan akhir Desember 2015 tersebut Untuk menunjang UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, imbas dari pencabutan UU Nomor7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dimana UU SDA tersebut dicabut Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2015 untuk membatasi penguasaan air baku oleh swasta.(Iman Suryanto)

Baca Juga  Peringati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, BP Batam Hadirkan Ustadz Derry Sulaiman

DomaiNesia

Berita Terkait