Home » Hingga November, BPOM Kepri Tegah Produk Ilegal hingga Rp19 Miliar

Hingga November, BPOM Kepri Tegah Produk Ilegal hingga Rp19 Miliar

IDNNews.id, Batam – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepri tetap konsisten dalam memperketat makanan dan minuman (mamin) yang masuk dalam kategori Ilegal di wilayah Indonesia, Khususnya Provinsi Kepri.

Pengamanan yang melibatkan sejumlah instansi ini,guna meminimalisir pangan impor yang belum memiliki jaminan keamanan dan kesehatan.

Hal ini terlihat dalam penindakan dan penegakan kasus yang melibatkan makanan dan minuman ilegal sepanjang tahun 2019 (hingga November).

Berdasarkan data yang dihimpun IDNNews.id, sepanjang tahun 2019 BPOM Kepri di Batam telah sukses menegah 12 kasus yang melibatkan makanan, minuman dan kosmetik ilegal hingga tak memiliki izin edar di wilayah Kepri dengan nilai nominal mencapai Rp19 Miliar.

“Dari jumlah tersebut, penegahan jenis kosmetik tercatat ada 7 kasus dengan jumlah item sebanyak 1.575 item, serta total nilainya mencapai Rp17,226 Miliar,” jelas Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irawan saat ditemui IDNNews.id, Senin (2/12/2019) pagi.

Sementara itu, untuk jenis produk pangan sebanyak 5 kasus dengan jumlah item 180 serta total 26.377 pcs yang nilainya mencapai Rp2,222 M.

Yosef juga menegaskan, dari total jumlah tersebut untuk jenis daerah hasil penegahan terbanyak berada di Kota Batam dengan jumlah kasus sebanyak 8. DisusulTanjungpinang dan Bintan masing-masing 1 kasus dan Karimun sebanyak 2 kasus.  

“Totalnya sebanyak 12 kasus, dengan wilayah penegahan terbanyak di Batam,”terangnya.

Ia juga mengatakan upaya penegakan hukum (law enforcemnt) ini dilakukan sebagai penjeraaan bagi pelaku pidana di bidang Obat dan Makanan, yang tidak memenuhi ketentuan dan beresiko terhadap kesehatan, serta berpotensi mempengaruhi daya tahan nasional dan daya saing bangsa.

IDNNews/Istimewa, BPOM Kepri dan tim gabungan menggeledah 15 Sarana distribusi di Anambas. Dalam temuan tersebut, tim menemukan produk-produk yang tidak layak edar dan kadaluarsa

“Poin utamanya adalah itu. Jadi kami sangat konsisten untuk tetap fokus pada tindakan penegahan tersebu,” terangnya.

Baca Juga  Sampai Indonesia, Evan Dimas Segera Diperiksa MRI

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukita tak menampik bahwa saat ini masih ada sejumlah pangan impor yang belum memiliki jaminan kesehatan dan keamanannya.

Sehingga pengamanan di lintas batas akan diperketat dengan melibatkan BPOM sebagai salah satu satuan tugas.

“Kita akan eratkan lagi ke Bea Cukai (Kementerian Keuangan), Kominfo, dan lembaga lainnya. Agar pangan impor yang belum terjamin ini bisa dicegah,” ujar Penny di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Jaminan keamanan serta kesehatan pangan, kata dia, merupakan isu penting sebagai tindakan preventif terhadap penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan akibat konsumsi makanan tidak sehat.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2018 menyebutkan, prevalensi pada kasus obesitas saja di usia rata-rata 15 tahun, sebesar 35,4 persen.

Prevalensi obesitas pada jenjang usia tersebut lebih banyak diderita oleh kalangan perempuan. Di mana sebanyak 26,3 persen berasal dari kaum perempuan, dan 14,5 persennya diderita kalangan laki-laki.

Kasus ini salah satunya berasal dari rendahnya kandungan gizi yang seimbang dalam mamin yang dikonsumsi.

Penny menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan edukasi kepada konsumen. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan program pengecekan keamanan pangan yang hendak dikonsumsi.

Konsumen diimbau untuk mengecek keamanan produk mulai dari kandungan gizi, kehalalan, hingga tanggal kedaluarsa.

Berdasarkan catatannya, sepanjang 2018 terdapat kasus luar biasa (KLB) semisal keracunan pangan sebanyak 34 persen.

Hal ini, kata dia, diharapkan dapat diminimalisir dari pengawasan yang juga dilakukan oleh e-commerce. Pihaknya mengaku telah menggandeng kerja sama dengan sejumlah raksasa e-commerce untuk mencegah peredaran pangan tanpa jaminan keamanan pangan.

Ke depan, Penny menyebut, bukan tidak mungkin bagi pelaku usaha di lingkup e-commerce yang dikenakan sanksi akibat masih menjual mamin tak terjamin. Hanya saja untuk tahap awal pihaknya masih akan menggencarkan edukasi kepada seluruh e-commerce dan juga merchant yang berada di dalamnya.

Baca Juga  Mendongeng, Jadi Cara Jitu ATB dalam Edukasi Air dan Lingkungan

“Ya, memang harusnya (mamin) yang beredar di konsumen itu harus sudah ada jaminan keamanan dari BPOM. Kita edukasi dulu, baru nanti dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Penny membeberkan bahwa penindakan terhadap kasus peredaran mamin yang belum terjamin keamanannya sudah dilakukan. Hanya saja pihaknya masih perlu meng-update kembali data yang akan dirilis.

IDNNews/Istimewa, BPOM Kepri dan tim gabungan menggeledah 15 Sarana distribusi di Anambas. Dalam temuan tersebut, tim menemukan produk-produk yang tidak layak edar dan kadaluarsa

Assistant Food Agriculture Organisation (FAO) for Indonesia Ageng Herianto menyatakan, pengawasan terhadap keamanan pangan di negara-negara berkembang seperti Indonesia memang belum menggairahkan. Indikasinya adalah masih adanya barang impor yang belum terjamin aman.

Dia membeberkan bahwa di negara-negara maju seperti Australia dan Selandia Baru, pengawasan serta penindakan pangan ilegal dan tak sehat dilakukan dengan ketat. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait