Home » Ini Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2020 versi Pengusaha dan World Bank

Ini Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2020 versi Pengusaha dan World Bank

IDNNews.id – World Bank dalam laporan kuartalan edisi Desember 2019 pada Rabu (11/12/2019) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada angka 5,1 persen pada 2020.

Lead Economist for Indonesia dari World Bank Frederico Gil Sander menyebutkan, kondisi perekonomian global yang tak menentu, akibat ketegangan perdagangan internasional berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan domestik Indonesia.

Ketegangan perdagangan internasional diperkirakan akan menurun secara bertahap pada tahun depan.

Hal ini juga akan ditopang dengan menurunnya ketidakpastian politik dalam negeri yang membuat pertumbuhan PDB riil akan mulai meningkat secara bertahap pada 2020.

“Risiko penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi pada tahun depan. Hal ini terutama dipengaruhi hubungan dagang antara AS dan China serta harga komoditas,” katanya saat ditemui di Jakarta pada Rabu (11/12/2019).

Sementara itu, konsumsi swasta pada 2020 akan mengalami sedikit menurun dikarenakan inflasi yang diproyeksikan lebih tinggi. Inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diperkirakan relatif konservatif karena penerimaan yang diperkirakan rendah. Hal tersebut terjadi karena harga komoditas yang melemah dan nilai impor yang masih rendah, kendati reformasi pajak tengah berlangsung.

Adapun nilai ekspor dan impor masih diperkirakan melemah pada tahun depan. Bank Dunia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada 2020 juga akan turun dari proyeksi tahun ini sebesar 2,7 persen terhadap PDB menjadi 2,6 persen terhadap PDB.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 hanya mencapai kisaran 4,85 persen – 5,1 persen.

Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan proyeksi ini mempertimbangkan sejumlah faktor yaitu faktor eksternal (global) dan internal.

Baca Juga  Bupati Bintan Serahkan Bantuan 'Secanting Beras' dari ASN ke Ratusan Warga

Dalam hal ini, faktor eksternal yang dimaksud adalah kelesuan perekonomian global akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China menjadikan aliran portofolio dana Investor ke Indonesia menjadi terhambat sehingga hal ini menciptakan tekanan terhadap berbagai mata uang global, termasuk Rupiah.

“Sedangkan untuk kondisi internal banyak dipengaruhi oleh tingkat investasi yang belum akan beranjak jauh darl kondisi 2019 dimana masih menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan cost of doing business seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, logistik, perpajakan, akses lahan, biaya permodalan, energi, serta lemahnya daya beli,” kata Hariyadi dalam konferensi outlook perekonomian Apindo 2020.

Dia menambahkan, di luar faktor ekonomi, terdapat beberapa hal yang memengaruhi proyeksi penumbuhan 2020 tersebut adalah faktor positif transisi kepemimpinan 2019—2024 yang berjalan cukup lancar dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan membawa stabilitas politik.

Kendati demikian, masih ada tantangan yang cukup besar yaitu efektivitas tata kelola Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Sebab itu, untuk menumbuhkan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian 2020, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan optimalisasi kinerja industri melalui sinergi industri hulu dan hilir.

“Apindo iuga merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan kebiiakan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan demi mendukung daya saing industri.”

Dalam bidang Regulasi Ketenagakerjaan, Apindo menyoroti sejumlah hal diantaranya apresiasi dunia usaha atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 45/2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dengan memberikan insentif super tax deductible berupa potongan beban pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk pekerjanya.

Apindo juga mendesak revisi UU No. 13/2003tentang Ketenagakerjaan karena UU tersebut dinilai tidak lagi relevan saat ini sehingga menjadikan dunia usaha tidak kompetitif dan memberatkan.

Baca Juga  Jelang Rekomendasi PDIP terkait Pilkada 2020, Lukita Dinarsyah Tuwi: Saya Optimis

Pasal krusial dalam UU 13/2003 yang harus direvisi diantaranya mengenai definisi keria, upah minimum, skills development, sanksi hukum, pekerjaan alih daya outsourcing. serta pesangon PHK.

Terkait dengan omnibus law, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam penyusunan omnibus law terkait dengan perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan UMKM. Adanya omnibus law diharapkan mampu mendongkrak investasi masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung hal ini berdampak pada meningkatnya penciptaan lapangan kerja.

Adapun, prediksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2019 diperkirakan hanya sekitar 4,95%—5,1% dibawah target pemerintah yaitu 5,2%. (bsn/knt)


DomaiNesia

Berita Terkait