Home » Kadin Batam Ingatkan BP Batam untuk Tidak Terburu-buru Sebelum ada Pengganti ATB

Kadin Batam Ingatkan BP Batam untuk Tidak Terburu-buru Sebelum ada Pengganti ATB

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk

IDNNews.id, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama atau konsesi dengan ATB setelah berakhirnya perjanjian tersebut pada November 2020 mendatang.

Hal ini pun mendapatkan ragam komentar dari sejumlah tokoh. Salah satunya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk.

Pria berkacamata dan berkepala plontos ini mengatakan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA) memang adanya larangan dimana pengeloaan air bersih harus dikembalikan kepada Pemerintah dan tidak lagi dilakukan oleh pihak swasta.

Undang-Undang SDA tersebut diketahui, mengisi kekosongan setelah Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 lalu.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk
Ketua Kamar Dagang dan Industr (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk

Selain itu, banyak aturan yang tercantum dalam Undang-Undang SDA ini. Mulai dari pemanfaatan air, perizinan, hingga ancaman pidana bagi mereka yang melanggar. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa bagi mereka yang menggunakan air untuk usaha tanpa izin bisa dijerat pidana dan denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

“Ya memang tidak diperpanjang dan harus ditender ulang, kecuali Badan Pengusahaan (BP) Batam sendiri yang mengelolah. Selain itu, juga sangat sulit untuk mengaminkan apa yg disampaikan Ex Officio Kepala BP Batam ini,” jelas Jadi dalam pesan singkat elektroniknya, Kamis (23/1/2020) malam.

Ia pun menegaskan Kadin Batam akan selalu mengawal semua proses kelanjutan dari pengelolaan air bersih kedepannya yang lebih profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batam.

Selain itu, Pemerintah juga harus bisa mempertimbangkan kembali jika tidak memperpanjang pengelolaan air dgn ATB yang selama ini sudah baik

“BP Batam jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan kerjasama dengan ATB, sementara belum disiapkan pengantinya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, agar Ex Officio BP Batam agar berhati-hati dalam mengambil keputusan,” terangnya.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Batam Temukan Ini saat Sidak di PT CHD Power Plant Operation

Sebelumnya, Kepala BP Batam HM Rudi disela-sela jumpa pers dengan awak media di Bida Marketing BP Batam, Kamis (23/1/2020) siang mengatakan Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama atau konsesi dengan ATB di masa yang akan datang.

Dimana perjanjian konsesi antara ATB dan BP Batam sudah akan berakhir pada November 2020 mendatang. Dan saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Republik Indonesia.

BP Batam siap mengambil alih pengelolaan air di Batam, begitu juga menampung karyawan ATB.

“Keputusan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan ATB, sebenarnya bukan berasal dari dirinya. Akan tetapi, sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BP Batam. Keputusan itu, diambil oleh pejabat yang lama,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah nantinya pengelolaan air bersih akan dilakukan oleh BP Batam, Rudi menegaskan belum bisa memberikan kepastian.

“Kita lihat saja nanti. Apakah dikerjasamakan 100 persen atau tidak. Mengingat, sudah ada aturan yang mengatur, bahwa khusus air harus dikelola oleh BUMN, BUMD dan BP Batam,” jelasnya.

Rudi pun menegaskan, sebagai pengganti pejabat yang lama dirinya hanya melanjutkan apa yang diputuskan sebelumnya.

“Hari ini saya melanjutkan. Jadi saya lanjutkan penghentian ini. Saya sudah menyurati Menko untuk petunjuk kelanjutan. Dan saat ini masih kita tunggu jawabannya dari Pak Menko,” tegasnya.

“Deputi IV kita bekas yang mengelola air di Jakarta. Dia yang bertanggungjawab dengan pengelolaan ini,” kata Rudi.

Rudi menegaskan BP Batam siap mengambil alih pengelolaan air di Batam. Termasuk menampung karyawan ATB. Jika pengelolaan air diambil alih BP, maka tidak ada kerjasama dengan ATB.

“Akan diambil alih BP. Titik. Tidak ada kerjasama. Kontrak ATB ditutup November kalau tak salah. Karyawannya ATB tergantung mereka. Mau diikut kita, maka diambil (rekrut),” tegas Rudi sembari mengetuk meja.

Baca Juga  Gaet Empat Investor, BP Batam Dorong Percepatan Blockchain

Sementara itu, ketika Rudi ditanya apakah nantinya pengelolaan air bersih di Batam, sepenuhnya ditangan BP, Rudi tidak memberikan kepastian. Namun, direncanakan pegawai ATB akan masuk ke lembaga BP Batam yang akan mengelola air bersih.

“Tidak tahu apakah 100 persen atau kerjasamakan,” katanya.

Nantinya aset milik BP Batam akan kembali ke BP Batam. Saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan aset yang akan kembali ke BP Batam.

Rudi menambahkan sejauh ini pihaknya masih bersikap mengikuti keputusan yang diambil itu. Diantaranya langkah untuk BP Batam bisa mengelola air bersih di Batam.

“Jadi ada aturan yang mengatur, bahwa khusus air, BUMN, BUMD dan BP bisa mengelola sendiri,” katanya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait