Home » Kadin Batam: Nota Dinas Dirjen Bea dan Cukai Ciptakan Ketidakpastian Dalam Berusaha

Kadin Batam: Nota Dinas Dirjen Bea dan Cukai Ciptakan Ketidakpastian Dalam Berusaha

IDNNews.id, Batam – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengumumkan penghapusan bebas cukai untuk rokok dan minuman beralkohol, dan etil alkohol di kawasan FTZ Indonesia. Hal ini termasuk Kota Batam sebagai daerah perdagangan bebas.

Dimana prinsip pengenaan cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini, untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai dan sekaligus mengawasi. Salah satunya adalah Penghentian Pelayanan Dokumen CK-FTZ di K-PBPB Batam.

Sebagaimana diketahui, CK-FTZ merupakan dokumen pelengkap untuk PPFTZ. Pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilindungi dengan CK-FTZ, khususnya untuk produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan produk tembakau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010.

Dan pemberlakukan ini, merujuk pada Surat yang dikirimkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bernomor IPW.4.3-231/SES.M.EKON/05/2019 tentang rekomendasi KPK atas hasil kajian optimalisasi Penerimaan Negara di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) tahun 2018 terkait pencabutan fasilitas cukai.

IDNNews/Istimewa, Diskusi Kadin Batam bersama Dirjen BC pada 2 tahun silam terkait endorsmen dokumen CK FTZ Batam

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk pun bereaksi. Saat menghubungi IDNNews.id, Minggu (19/5/2019), Ia mengatakan bahwa Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, pada prinsipnya mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah, sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya di Kawasan PBPB Batam.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat Sesmenko ke Dirjen BC tersebut menumbulkan iklim dan sistem di dunia usaha resah dan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha.

“Surat Sesmenko ke Dirjen BC sehingga Dirjen BC mengeluarkan Nota Dinas dengan tidak melayani Dokumen CK-FTZ di K-PBPB Batam ini, merugikan dunia usaha dan membuat ketidakpastian dalam berusaha di Batam,” tegasnya.

Seakan-akan, tambahnya, Sesmenko melempar bola untuk ‘smesh’ kepada BC untuk memporak-porandakan sistem perdagangan bebas yang ada di Batam.

Baca Juga  Sensasi Berbeda di Telkomsel 'Oh My Gig'

“Jumat (17/5/2019) lalu, saya menghubungi Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Dan menanyakan dan menanyakan Nota Dinas tersebut. Saya juga jelaskan, saat ini banyak pengusaha yang menyampaikan keluhannya dan kerugian, baik secara langsung menghubungi saya maupun menyampaikan secara tertulis akibat kebijakan tidak melayani CK-FTZ Batam ini,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, Kadin Batam menghimbau bagi pengusaha yang dirugikan akibat kebijakan tersebut dapat secara langsung datang atau menghubungi Kadin Batam di Graha Kadin Batam.

“Kami masih menunggu dan mempelajari Nota Dinas Dirjen BC dan keluhan dan kerugian pengusaha, sebelum kami bawa dalam pertemuan bersama Dirjen Bea Cukai yang akan dilaksanakan dalam minggu depan,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga telah mengeluarkan surat yang berisikan pencabutan fasilitas cukai rokok dan minuman beralkohol (mikol) kepada 46 direktur perusahaan rokok dan mikol.

Surat tertanggal 16 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady tersebut, terbilang disengaja sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. IPA.4-222/SES.M.EKON/05/2019 tanggal 6 Mei 2019.

Selain itu, surat Direktur Jenderal Bea Cukai No.ND-466/BC/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ.

“Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pencabutan fasilitas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam dalam tahun 2019, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019. Demikian untuk dapat dimaklumi,” tulis Kepala BP Batam dalam surat tersebut.

Selain itu, BP Batam juga menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No.8 Tahun 2019. Dimana Perka tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. (Iman Suryanto).

Baca Juga  Harris Day 2019 di Batam Berlangsung Meriah

DomaiNesia

Berita Terkait