Home ยป Keluhkan Pemagaran Beton, Warga Happy Garden ‘Curhat’ Lambatnya Respon Dewan Batam

Keluhkan Pemagaran Beton, Warga Happy Garden ‘Curhat’ Lambatnya Respon Dewan Batam

IDNNews.id, Batam – Adanya alih fungsi lahan di Perumahan Happy Garden, Kelurahan Batu Selicin Lubuk Baja, Batam, dikeluhkan oleh warga setempat.

Mengingat, di area yang sebelumnya fasilitas umum (fasum) dengan luas 3.995,82 meter persegi di perumahan tersebut, sudah berubah dan kini dipagari salah satu pengembang yang akan dibangun sebagai lahan jasa atau komersil.

Akibatnya, di perumahan tersebut kerap mengalami kebanjiran. Mengingat, air hujan yang harusnya mengalir ke parit pembuangan, tertahan karena adanya pemagaran beton fasum di dekat parit.

istimewa

“Kami terdampak akibat pemagaran lahan fasum oleh pengembang. Khususnya di wilaya RT 01 RW 09,” jelas Ketua RT 01, Meltari saat dihubungi awak media, Jumat (17/7/2020).

Baca Juga  Meski Sudah Divaksinasi, Masih Bisa Terpapar Covid-19. Ini Penjelasannya

Hal senada juga dikatakan Ketua RW 09 Perumahan Happy Garden, Julianto. Ia menegaskan sudah dua tahun kondisi fasum dipagari atau ditutup oleh salah satu pengembang di Batam.

Bahkan warga sempat memprotes pemagaran lahan fasum tersebut yang tepat berada di bibir parit.

“Lahannya 3.995.82 m2 itu merupakan lahan jasa dan fasum penghijauan. Dimana lahan jasa seluas 2.226.17 m2 dan lahan fasum penghijauan seluas 1.769,70 m2. Kami sudah mengadukan pemagaran beton fasum ini ke DPRD Batam, bahkan sudah pernah di RDP kan sebanyak tiga kali, itu terjadi di Komisi I DPRD Batam. Pertama tahun 2018, RDP kedua tahun ini bulan Januari, RDP ke 3 bulan Mei,” jelasnya.

Baca Juga  Manchester United Singkirkan Liverpool di Piala FA

Dari RDP tersebut, pihak Komisi I DPRD Batam berjanji akan turun mengecek langsung ke lokasi, tapi ternyata tidak terealisasi sampai saat ini alias menguap.

“Kami menunggu janji itu, tiga kali kami hearing di dewan tapi hasilnya nihil,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha membantah dalam RDP tidak ada hasil tindakannya.

“RDP sudah kami lakukan, kami sudah turun ke lapangan. Namun berdasarkan dokumen, pengembang yang hendak menggunakan lahan itu dokumennya lengkap. Kami tidak bisa melangkah lebih jauh lagi kalau pengembang ternyata sudah memiliki legalitas yang jelas,” ujarnya.

Hanya saja, tambahnya, perlu dilakukan pengecekan koordinat. Guna memastikan faktual dan dokumen bersesuaian.

Baca Juga  Diduga Lakukan Pemerkosaan, Pasutri di Amankan Sat Reskrim Polres Bukittinggi

“Tinggal itu saja, perlu dilakukan pengecekan koordinat,” tutupnya (iman)


DomaiNesia