Home » Kepala BP Batam: Mahalnya Harga Tiket Maskapai Picu Peningkatan Penumpang di Moda Trasportasi Laut

Kepala BP Batam: Mahalnya Harga Tiket Maskapai Picu Peningkatan Penumpang di Moda Trasportasi Laut

IDNNews.id, Batam – Melambungnya harga tiket maskapai dengan berbagai tujuan dari Batam, juga diakui oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Mengingat, hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang akan menikmati liburan dalam menggunakan maskapai pesawat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam di momen Hari Raya Idul Fitri 2019 lalu. Dimana mereka lebih memilih moda transportasi laut untuk bisa ke kampung halamanya.

“Penurunan Year over year (YOY) nya terlihat sekali. Dan sangat signifikan, baik yang outbond
maupun inbound,” jelas Kepala BP Batam Edy Putra Irawady saat dihubungi IDNNews.id, Minggu (9/6/2019) siang.

IDNNews.id/Iman Suryanto, Suasana Arus Mudik di Pelabuhan RORO Telaga Punggur Batam, Senin (3/6/2019)

Ia juga mengatakan penurunan outbound yang melalui udara terlihat pada lonjakan penumpang yang menggunakan moda transportasi laut. Dan jumlahnya sangat signifikan. Sementara itu, inbound ke Batam juga mengalami penurunan cukup tajam.

“Hal ini disebabkan, libur panjang dan harga tiket pesawat ke luar negeri semakin banyak pilihan. Dan terbilang lebih murah dari tiket domestik
. Walhasil turis regional menggunakan moda transportasi laut meningkat,” jelasnya.

Selain itu, dengan adanya kebijakan open sky yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat dipastikan akan membuat kunjungan wisatawan mancanegara akan lebih banyak banyak ke Batam. Baik yang langsung dari negaranya.

IDNNews.id/Iman Suryanto, Suasana Arus Mudik di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Senin (3/6/2019)

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan mendalami dugaan adanya praktik duopoli di industri penerbangan yang menyebabkan harga tiket melambung. Meski demikian, dia menegaskan jika memang terjadi duopoli, bukan Kemenhub yang berhak menangani melainkan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Jadi kami akan meneliti kalau ada satu identifikasi duopoli dari Menko Perekonomian tentu yang berwenang untuk melakukan itu adalah KPPU,” ujarnya, Jumat (7/6/2019).

Pemerintah, lanjut Budi, adalah regulator yang memiliki wewenang untuk mengontrol. Bagi Kementerian Perhubungan, hanya melakukan pengawasan apakah maskapai mengikuti aturan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Sementara masalah duopoli, hanya KPPU yang berhak menetapkan.

Baca Juga  Terkait Natuna, Menkopolhukam Sebut Indonesia Tolah Bantuan dari Amerika Serikat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai harga tiket pesawat yang mahal tersebut telah mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IDNNews.id/Iman Suryanto, Suasana Arus Mudik di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis (30/5/2019)

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sempat mewacanakan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Pasalnya, saat ini penerbangan domestik dikuasai oleh dua grup penerbangan saja, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Ini membuat struktur pasar hanya dikuasai oleh dua pemain saja, yang menimbulkan kecenderungan praktik duopoli.

Darmin mengatakan seandainya harga tiket tidak melonjak, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 lalu bisa mencapai 5,1%. Harga tiket penerbangan domestik yang tinggi berdampak pada industri pariwisata di Indonesia.

“Seandainya harga tiket tidak setinggi itu, pariwisata bisa digenjot. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa 5,1% di kuartal I kemarin (alih-alih di 5,07%). Tapi karena harga tiket tinggi, pariwisata merosot. Kalau ga ada gangguan itu 5,1-5,2% dapatlah,” ujar Darmin saat dijumpai di rumah dinasnya saat open house, di Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Pada kuartal I-2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%, naik tipis dibanding kuartal I 2018 sebesar 5,06%.

Namun Darmin juga mengingatkan ada risiko mengundang maskapai asing ke Indonesia, yaitu maskapai dalam negeri akan protes, karena semakin berat menjalankan bisnis. Namun, pemerintah juga harus memilih.(Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait