Home » Kepala BP Batam: Revisi Perka 10/2019 Demi Menjaga Kenyamanan Investasi di KPBPB Batam

Kepala BP Batam: Revisi Perka 10/2019 Demi Menjaga Kenyamanan Investasi di KPBPB Batam

IDNNews.id, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady menegaskan revisi kembali Peraturan Kepala (Perka) nomor 10/2019, dengan mengembalikannya sesuai dengan ketentuan sebelumnya terbilang disengaja guna membenahi daya tarik investasi, sehingga investasi dan ekspor di Batam diharapkan bisa lebih meningkat.

“BP Batam sangat menjaga dan memanjakan investasi yang sudah ada dan kelancaran berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Seperti BP Batam memiliki klinik berusaha yang menampung dan menyelesaikan permasalahan pelaku usaha,” jelas Kepala BP Batam Edy Putra Irawady saat dihubungi IDNNews melalui pesan singkat, Minggu (23/6/2019).

Dan jauh sebelum sosialisasi dan pertemuannya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tambahnya, pihaknya sudah menyurati Ketua Dewan Kawasan serta berkonsultasi dengan tim teknis Dewan Kawasan KPBPB pada 14 Juni 2019 lalu.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawady

“Intinya, kami dengan Perka 8/2019 telah menindak lanjuti beberapa rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengenaan Cukai terhadap hasil tembakau dan mikol, serta luasnya cakupan barang konsumsi yang mendapat fasilitas bebas bea masuk, PPN, dan PPN-BM,” jelasnya.

Namun, tambahnya, ada permasalahan bagi industri yang membutuhkan bahan penolong dan barang pendukung yang masuk dalam klasifikasi barang konsumsi, yang selama ini dibeli dari pedagang pemasok barang konsumsi.

Dan dengan Perka 8 jika dimasukan, pedagang tidak diberikan fasilitas bebas bea masuk, PPN, dan PPN-BM, karena bukan merupakan barang konsumsi yant secara luas dibutuhkan masyrakat luas di KPBPB Batam.

Sementara, industri umumnya di Batam tidak menggunakan cara pemasukan barang melalui perusahaan pedagang untuk memasukan barang pendukung dan bahan penolong kebutuhannya, sehingga bebas bea masuk, PPN, PPN-BM, mengingat fasilitas Free Trade Zone (FTZ) hanya diperuntukan untuk industri dan kegiatan ekspor.

Baca Juga  Siapkan Air Baku, BP Batam dan TDK Elektronics Indonesia Tanam 1.000 Pohon di DAT
Foto : Ilustrasi/Tempo

Kebutuhan konsumsi masyarakat luas, hanya diberikan fasilitas terbatas kebutuhannya saja. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan PP 10 tahun 2012, yang menegaskan pengertian dan cakupan barang konsumsi serta cakupan kebutuhan industri.

“Termasuk industri wisata yang mendapat fasilitas ftz, bukan hanya barang modal dan bahan baku saja, akan tetapi termasuk bahan penolong dan barang pedukung seperti cakupan data BPS. Dan saya tegaskan, bahwa KPBPB itu pada prinsipnya wilayah industri dan ekspor,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait