Home » Ketua DPRD Batam: Dibutuhkan Perwako di Penerapan Pelonggaran Wilayah, Biar Ada Sanksinya

Ketua DPRD Batam: Dibutuhkan Perwako di Penerapan Pelonggaran Wilayah, Biar Ada Sanksinya

Ketua DRPD Kota Batam Nuryanto
Ketua DRPD Kota Batam Nuryanto

IDNNews.id, Batam – Penerapan kelonggaran kebijakan atau normal baru di pandemi Covid-19 telah dilakukan pada Senin (15/6/2020) di seluruh Kota Batam.

Untuk itu, dengan adanya kelonggaran ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat, institusi hingga kawasan Industri serta fasilitas umum lainnya, tetap melakukan dan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan penangana Covid-19.

Mulai dari pengenaan masker, menjaga jarak hingga rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto saat dihubungi IDNNews.id. Ia pun mengapresiasi kekompakan warga Batam yang dinilainya solid menghadapi ujian berat di masa pandemi.

Ketua DRPD Kota Batam Nuryanto
Ketua DRPD Kota Batam Nuryanto

Menurutnya, Covid-19 mendorong pemerintah beserta semua elemen masyarakat punya kesadaran dan kepedulian sama, yang memicu solidaritas membantu mengentaskan persoalan yang muncul.

Baca Juga  Daftar 40 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

“Kekompakan itu diwujudkan dalam ketaatan menjalankan aturan pemerintah. Selain itu warga saya lihat sangat peduli untuk saling berbagi di saat masa-masa sulit seperti ini,” ujarnya.

Ia pun memandang perlu ada regulasi baru, atau paling tidak Pemko Batam mematangkan aturan terkait protokol kesehatan di masa pelonggaran wilayah. Salah satunya dengan membuat regulasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Sehingga penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat, jangan hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja. Hal ini bisa dilihat di lapangan, bagaimana implementasinya tidak sesuai dengan harapan.

“Berdasarkan pantauan yang ada, petugas di lapangan tidak ‘greget’. Karena hanya bersifat himbuan saja. Dan perlu diingat, bahwa Batam masih menjadi salah satu Kota yang terus mengalami peningkatan jumlah pasien Covid-19-nya. Sehingga dibutuhkan kedisiplinan bersama. Kelonggaran kegiatan di masyarakat boleh kendor, tapi tim Gugus Tugas di lapangannya tidak boleh kendor. Harus makin giat dan rajin melaksanakan penertiban aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Baca Juga  Bandara Hang Nadim Batam 'Disulap' Jadi Hub Logistik

Dan jika melihat kondisi di lapangan, tambahnya, perlu adanya penguatan regulasi. Paling tidak dibutuhkan Peraturan Wali Kota (Perwako).

“Dengan adanya Perwako, setidaknya ada kepastian dan ketaatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat percaya. Apalagi jika ada sanksinya. Jika tidak, maka hanya akan menjadi buah bibir saja,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia