Home » Ketua DPRD Batam Persilahkan Warga yang Dirugikan Tagihan Air Tinggi Buat Laporan ke Polisi

Ketua DPRD Batam Persilahkan Warga yang Dirugikan Tagihan Air Tinggi Buat Laporan ke Polisi

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto

IDNNews.id, Batam – Polemik tingginya tagihan air pelanggan PT Moya Indonesia kian ‘meruncing’. Kali ini, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mempersilahkan masyarakat Batam yang merasa dirugikan untuk membuat laporan ke Kepolisian.

Mengingat, DPRD Kota Batam tidak masuk dalam wilayah sepakat maupun tidak sepakat serta setuju maupun tidak setuju dalam hal mengelola air bersih di Batam.

Namun, jika dalam pengelolaannya tidak mampu menjaga kualitas dan pelayanannya khususnya dalam hal tingginya tagihan air yang tidak sesuai, dan memberatkan masyarakat, maka saya minta ada semacam pertanggungjawaban.

“Kalau dari pihak BP Batam dan PT Moya Indonesia tidak mampu menjelaskan dan mengklarifikasi terkait tingginya tagihan air pelanggan, maka saya sarankan kepada masyarakat yang dirugikan untuk melaporkan hal tersebut ke Kepolisian,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini saat ditemui awak media, Rabu (27/1/2021) pagi.

Baca Juga  Ajang UMKM Uji Kurasi, BI Gandeng Pemda Gelar Gebyar Melayu Pesisir
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto

Dan nantinya, DPRD Batam melalui hasil rapat dengar pendapat (RDP) di beberapa komisi-komisi akan merangkum semuanya.

“Namun, jika nantinya tidak ada solusi dan menjelaskan kenapa sampai muncul tagihan air yang tinggi, saya rekomendasi masyarakat yang dirugikan untuk melaporkan hal ini ke Polisi,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali memanggil PT Moya Indonesia dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kenaikkan tagihan air yang dikeluhkan oleh warga bersama Komisi III pada Rabu (20/1/2021).

Selain dihadiri Anggota DPRD Batam, RDP tersebnut juga dihadiri perwakilan warga Kota Batam, Direktur Badan Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, serta perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Cindy M Pardede.

Pada kesempatan tersebyut, Direktur PT Moya SPAM Batam Sutedi Raharjo kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif yang ditetapkan baik oleh PT Moya Batam maupun BP Batam.

Baca Juga  Atasi Kebakaran Hutan, Komisi III DPRD Kepri Apresiasi Kinerja Tim Gabungan

“Tidak ada kenaikan tarif, ini hanya kenaikan tagihan,” ujar Sutedi Raharjo.

Berdasarkan data yang ada, dari 282.805 jumlah total pelanggan, terdapat 303 pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan yang sangat tinggi. Dan seluruhnya sudah diverifikasi di lapangan, dan ditemukan ragam temuan.

“Pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan tinggi ini seluruhnya sudah kami cek satu per satu. Sedikitnya ada 10 pelanggan air yang mengalami kebocoran pipa bagian dalam, 31 pelanggan sambungan baru sehingga tagihannya double serta 262 pelanggan lainnya ditagih menurut estimasi,” jelasnya.

Sementara itu, sejumlahb pewrwakilan warga mengeluhkan tagihan air mereka naik ‘meluapkan’ suara hatinya.

Juanda, warga Batam ini mengaku tagihan pembayaran air di kediamannya mencapai hampir tujuh kali lipat di Desember 2020.

Baca Juga  APINDO Batam : Bakal Ada Rebound di Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Ia pun menjelaskan, biasanya, tagihan air yang diperolehnya selalu berada di angka Rp 100 ribuan. “Kemarin, untuk yang pemakaian bulan Desember saya harus membayar Rp 788 ribu,” ujar Juanda.

Persoalan yang sama juga dihadapi oleh warga lainnya, Azhar. Ia mengaku memiliki sebuah kantor di kawasan KBC, Batam Kota, Batam, namun selama dua minggu lamanya, fasilitas kantor tidak digunakan karena work from home (WFH).

Tagihan Air pelanggan PT Moya Indonesia yang mencapai Rp 1,5 Juta di media sosial
Tagihan Air pelanggan PT Moya Indonesia yang mencapai Rp 1,5 Juta di media sosial

Azhar menjelaskan, tagihan air yang diterimanya mengalami kenaikan mencapai dua kali lipat lebih.

Biasanya, ia membayar tagihan air untuk kantornya per bulan hanya berkisar Rp 170 ribu, namun pada bulan Januari 2021, ia ditagih Rp 480 ribu untuk pemakaian bulan Desember 2020.

“Bagaimana naik dua kali lipat, padahal kantor saya dua minggu WFH di bulan Desember 2020”, ujar Azhar. (Iman Suryanto)


DomaiNesia