Home ยป Komisi V DPR RI Dukung BBK Murah Kadin Kepri

Komisi V DPR RI Dukung BBK Murah Kadin Kepri

Anwar Ahmad
Anwar Ahmad

IDNNews.id, Jakarta – Program Batam, Bintan dan Karimun Murah (BBK MURAH) free 5 Tahun Sewa Lahan yang diluncurkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri beberapa waktu lalu, mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ansar Ahmad, SE, MM.

Menurut Ansar Ahmad, BBK MURAH yang digaungkan Kadin Kepri ini perlu diangkat pada forum yang lebih besar dengan melibatkan Pemerintah Daerah termasuk Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal yang bisa dilakukan menurut mantan Bupati Bintan itu, adalah mengundan Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam untuk duduk satu meja dalam menyampaikan usulan penciptaan BBK Murah yang ramah investasi.

Baca Juga  Dirut BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS Jadi 'Percontohan' dan Pembelajaran Negara Lain
Anwar Ahmad
Anwar Ahmad

“Menyambut semangat Pemerintah Pusat dan Kadin Kepri, lebih efektif dari pada forum besar, kita minta relaksasi daerah supaya semangatnya sama. Kalau perlu BP Batam menurunkan semua tarif, sehingga iklim investasi lebih “merangsang”. Mengingat, ukuran BP Batam keberhasilannya bukan hasil dari tarif-tarif yang diberlakukan tetapi lebih dari sejauh mana investasi masuk ke Batam,” jelas Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kepri ini dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2020).

Untuk itu, tambahnya, BP Batam harus lebih fokus menjamin penerapan regulasi yang efissien, jangan sampai orientasinya keliru, multiplier effect investasi jauh lebih besar dari hanya mengejar pendapatan yang diperoleh dari tarif-tarif yang diberlakukan.

Pemberian isentif/relaksasi kepada investor selain sudah dilakukan pemerintah pusat, juga bisa dilakukan di daerah.

Baca Juga  Relawan Nasi Bungkus Divaksinasi, APINDO Kepri: Terima Kasih Pemerintah dan Pak Wali Kota

“Terobosan BBK Murah ini inisiatif bagus, kalau pemerintah pusat banyak memberikan insentif atau relaksasi kepada investor, ternyata ada pengusaha yang punya semangat yang sama dalam memberikan insentif dan kemudahan. Kita tunggu Pemprov dan Pemko juga dengan semangat yang sama dalam memberikan insentif khusus baik regulasi aturan daerah maupun relaksasi biaya perizinan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, sejauh itu kewenangan daerah, bisa diatur melalui kesepakatan dengan DPRD melalui Perda atau bentuk lainnya.

“Misalnya IMB Gratis, begitu juga izin-izin lainnya, itu namanya sinergitas membangun iklim investasi yang menarik, apalagi situasi ekonomi seperti sekarang ini,” tutupnya. (Iman)


DomaiNesia