KPID Kepri : Pelaksanaan Debat dan Iklan Pilkada Harus di Lembaga Penyiaran Berizin - IDNNews
Home » KPID Kepri : Pelaksanaan Debat dan Iklan Pilkada Harus di Lembaga Penyiaran Berizin

KPID Kepri : Pelaksanaan Debat dan Iklan Pilkada Harus di Lembaga Penyiaran Berizin

IDNNews.id, Tanjungpinang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah setempat, untuk melaksanakan debat dan iklan kampanye pemilihan calon kepala daerah di lembaga penyiaran yang memiliki izin penyiaran.

“KPU kabupaten/kota dan provinsi bisa berkoordinasi dengan KPID Kepri terkait lembaga penyiaran (televisi dan radio) mana saja yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) di Kepri,” kata Ketua KPID Kepri, Henky Mohari saat menerima kunjungan anggota KPU Bintan di Tanjungpinang baru-baru ini.

Henky mengatakan, tidak semua televisi berjaringan memiliki IPP di wilayah layanan Kepri (Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang).

“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada lembaga penyiaran yang sudah memiliki izin di Kepri, serta agar tidak timbul persoalan dikemudian hari jika bekerja sama dengan lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin yang lengkap,” ujarnya.

Baca Juga  Soerya Respationo Ingatkan Caleg PDI Perjuangan di Karimun untuk 'Jaga' dan Perhatikan Kundur

Menurut Henky, IPP untuk televisi berlaku selama 10 tahun, sementara untuk radio berlaku selama 5 tahun. Tapi setiap tahun televisi dan radio wajib membayar pajak IPP dan pajak izin stasiun radio (ISR).

“Bisa saja izin mereka dicabut pemerintah ditengah jalan jika tidak membayar salah satu pajak tersebut. Jadi kami minta KPU pastikan juga secara administrasi lembaga penyiaran yang akan bekerja sama sudah membayar pajak IPP dan ISR setiap tahunnya,” jelas Henky yang didampingi Komisioner KPID Bidang Isi Siaran, Rofik dan James Papilaya.

Menurut Henky, anggota KPU Bintan yang diwakili komisionernya Syamsul serta seorang staf mengatakan, pihaknya akan menjajaki kerja sama dengan televisi dan radio untuk penayangan debat calon kepala daerah baik secara live atau siaran tunda serta iklan kampanye yang akan difasilitasi KPU Bintan.

Baca Juga  Soerya Respationo Ingatkan Caleg PDI Perjuangan di Karimun untuk 'Jaga' dan Perhatikan Kundur

“Beliau ke KPID ingin memastikan lembaga penyiaran mana saja yang memiliki izin sebelum bekerja sama dan kami sangat mengapresiasi itu,” kata Henky.

KPID menurut Henky sudah menyerahkan daftar lembaga penyiaran yang memiliki izin kepada KPU Bintan dan juga sebelumnya kepada KPU Kepri, khususnya untuk lembaga penyiaran televisi berjaringan dan lokal yang akan dijajaki KPU untuk bekerja sama.

“Bagi kami KPU terserah bekerja sama dengan lembaga penyiaran radio atau televisi manapun, yang penting memiliki izin dan membayar pajak IPP serta ISR setiap tahunnya,” pungkasnya.(*/rilis)


DomaiNesia