Home » KPK: Ada Donatur atau Cukong di Pilkada Serentak

KPK: Ada Donatur atau Cukong di Pilkada Serentak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri

IDNNews.id, Batam – Berdasarkan hasil survei KPK, memperlihatkan 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donator dalam pendanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Untuk bisa mengikuti tahapan pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5 miliar—10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti menggenggam dana sekitar Rp65 miliar.

“Survei KPK pada tahun 2018 memperlihatkan adanya donator atau cukong di pilkada. Karena itu, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui cara menghindari potensi munculnya benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada,” kata Ketua KPK Firli Bahuri usai pembekalan calon kepala daerah di Batam, Kepulauan Riau, Selasa, seperti yang dilansir Antara, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga  Sambangi Bengkong Harapan, Paslon 01 di Pilkada Kepri dan Batam Kompak Sejahterahkan Masyarakat
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri

Pesta demokrtasi di Indonesia terbilang mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejak awal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membutuhkan pendanaan bagi kegiatan politik mereka, dan itu tidak murah.

Menurut Firli, donatur hadir karena kebutuhan biaya pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta calon kepala daerah.

Sumbangan donatur, berkonsekuensi kepada pretensi sponsor mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

“Hasil telaah KPK pada tahun 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar calon kepala daerah atau 83,80 persen dari 198 responden mengutarakan bahwa mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat,” papar Firli.

Baca Juga  Melalui Skill Up, Telkomsel Ajak UMKM Semakin Kreatif Manfaatkan Peluang Bisnis Kuliner

Sesuai dengan catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar.

Masih berdasarkan survei KPK, dana terbesar yang dikeluarkan adalah biaya untuk sosialisasi atau pertemuan (60,1 persen), biaya operasional meliputi logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho, dan lain-lain (42,4 persen), biaya saksi (28,3 persen), dan dana kampanye (24,2 persen). (***)


DomaiNesia