Home » KPK Sorot Perizinan dan Lahan yang Menghambat Investasi di Batam dan Kepri

KPK Sorot Perizinan dan Lahan yang Menghambat Investasi di Batam dan Kepri

IDNNews.id, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembangunan iklim bisnis yang bersih berintegritas di Kepulauan Riau (Kepri) dengan menggelar rapat koordinasi bersama Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepri dan para pelaku usaha di wilayah Kepri.

Rapat dihadiri oleh Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk dan Wakil Sekretaris KAD Ernawati serta jajaran pengurus KAD Prov Kepri.

Dimana tujuan rakor tersebut adalah untuk membangun komitmen dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha di wilayah Kepri dalam fungsi KPK melakukan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Provinsi Kepri.

“Melalui forum ini, KPK memfasilitasi untuk membangun sinergitas antara pemda dengan sektor swasta untuk membangun dunia usaha yang berintegritas di Batam. Peran swasta sangat besar dalam upaya pencegahan korupsi, karenanya jangan lagi membuka peluang suap dalam bisnis,” jelas Haris kantor Kadin Kepri, Selasa(25/2/2020).

Ia juga menegaskan keluhan yang disampaikan terkait permasalahan dan keluhan oLeh para pengusaha terbilang sangat banyak.

Oleh karena itu, tambahnya, pihaknya akan mengumpulkan dan mendata hal tersebut hingga akhirnya akan dibahas satu per satu dalam forum lainnya.

“Nanti akan kami undang regulator terkait untuk mengurai permaslaahn ini semua. Kalau perlu kita undang sekalian kepala daerahnya langsung untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Intinya, akan kita cari solusi bwrsama-sama,” terangnya.

Ketika disinggung permasalahan apa yang menjadi hal yang dikeluhkan oleh para pengusaha, dengan tegas Abdul Haris mengatakan bahwa perizinan, barang dan jasa hingga lahan menjadi diskusi hangat.

“Lahan di Batam ini kan sangat unik, satu lokasi bisa dipegang oleh banyak orang. Dan banyak lahan di Batam itu diduga dimiliki oleh spekulan. Sehingga lahan tidur banyak ditemui dan terbilang menghambat program investasi,” jelasnya.

Baca Juga  Wacana Karantina Wilayah dan Mandiri 'Menyeruak' di Rapat Muspida Kota Batam

Begitu juga dalam proses perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicoba diperbaiki.

“Kadang -kadang kita sudah menyiapkan sistem, tapi kembali lagi pada manusianya. Kalau mereka sudah bermain pastinya akan menimbulkan masalah. Mengingat, sebaik-baiknya sistem kalau SDM manusianya kurang bagus, pastinya akan jebol juga,” jelasnya.

Sementara itu, Ernawati Wakil ketua umum kadin kepri bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan yang juga Sekretaris KAD Kepri menyambut baik adanya kunjungan tersebut.

“Yang jelas, tadi keluhan dari temen-teman pengusaha dan Kadin sudah disampaikan. Mulai dari regulasi hingga perizinan yang dianggap sangat mengganggu iklim perekonomian di Batam dan Kepri,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Terkait