Home » KPK Soroti Temuan Ini di Wilayah Provinsi Kepri

KPK Soroti Temuan Ini di Wilayah Provinsi Kepri

IDNNews.id , Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam evaluasi tersebut, KPK menilai masih ada persoalan yang ada di wilayah administrasi Provinsi Kepri, Salah satunya pengelolaan aset daerah. Seperti konflik kepemilikan aset antar Pemko Batam, BP Batam, dan BUMN.

“KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah eks BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja Pemerintah Daerah dan tidak memiliki bukti kepemilikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar disela-sela Monev tersebut di Kantor Pemerintah Kota Batam, Senin (24/2/2020).

Selain itu, tambahnya, KPK juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh pemda di Kepri untuk serius menanganinya.

“KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah se-provinsi Kepri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun,” lanjutnya. (*/knt)

Baca Juga  Jaga Kesehatan dan Keselamatan dari Penyebaran Covid-19, Gojek Impor 5 Juta Masker

DomaiNesia

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Terkait