Home » KPU Batam Dapat ‘Kucuran’ Dana Pilwako 2020 Hampir Rp 22 Miliar

KPU Batam Dapat ‘Kucuran’ Dana Pilwako 2020 Hampir Rp 22 Miliar

IDNNews.id, Batam – Pemerintah Kota Batam telah menganggarkan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2020, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam senilai hampir Rp 22 Miliar.

Angaran tersebut, tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangni oleh Wali Kota Batam dan Ketua KPU Batam di Kantor Pemerintah Kota Batam pada Selasa (1/10/2019) lalu.

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan mengatakan anggaran hibah untuk Pilkada Kota Batam 2020 ini sudah melalui pembahasan bersama antara KPU Kota Batam dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam.

Secara rinci, dana yang bersumber dari APBD ini, diketahui sebesar Rp333.928.000 (APBD 2019) dan Rp21.579.937.000 (APBD 2020).

“Pencairan anggaran bertahap. Untuk anggaran 2019 pencairannya maksimal 14 hari setelah penandatanganan NPHD,” katanya.

Sementara itu untuk anggaran 2020 pencairannya akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama minimal 40 persen dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kemudian tahap kedua minimal 50 persen dicairkan paling lambat empat bulan sebelum hari pemungutan suara dan tahap ketiga 10 persen dicairkan paling lambat satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Jumlah ini, terbilang lebih rendah dari usulan yang diajukan KPU Batam sebelumnya sebanyak Rp 27 Miliar. Kami berharap pemangkasan usulan anggaran Pilkada ini, tidak berimbas terhadap potensi menurunnya kualitas dan menghambat penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020 di Kota Batam,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Batam Syahrul Huda berharap, besaran anggaran pilkada yang diajukan tersebut tidak dipangkas. Mengingat, jika nantinya ada pengurangan anggaran dari yang diusulkan dikhawatirkan pelaksanaan tahapan pilkada di daerah ini, tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Baca Juga  Ratusan Pelajar Ramaikan Lomba Cerdas Cermat dan Kreasi Jingle ATB

Meski demikian, jika ada pengurangan anggaran, KPU berharap agar Pemko membahasnya secara bersama-sama.

“Sebab, ada beberapa kegiatan tahapan pilkada yang anggarannya tidak boleh dikurangi,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait