Home » ‘Kuliti’ RUU Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Batam Gelar FGD di DPRD Batam

‘Kuliti’ RUU Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Batam Gelar FGD di DPRD Batam

IDNNews.id, Batam – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bersama Kantor Wilayah Kepri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menggelar ‘Focus Group Diskusi’ terkait Rancangan Undangan-Undang Pemasyarakatan sebagai wujud perubahan fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar pemasyarakatan saja di aula serbaguna DPRD Batam, Kamis (26/9/2019) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Batam Kamaluddin, Harmidi Anggota DPRD Batam, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Barelang Batam Surianto, Kalapas Tanjungbalai Karimun, Kalapas Tanjungpinang, Kalapas Perempuan Batam hingga sejumlah akademisi, kalangan kampus, praktisi hukum, akademisi hingga Criminal Justice System.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Barelang Batam Surianto saat ditemui awak media mengatakan tujuan dari FGD ini guna menyampaikan konten Rancangan Undang-Undang (RUU) ini kepada masyarakat. Untuk dipahami secara jernih.

Baca Juga  LIVE: Presiden Jokowi Lantik Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemenang Pilkada

Mengingat, apa yang berkembang selama ini di masyarakat ada semacam kesalahpahaman. “FGD dan sosialisasi ini dapat meluruskan adanya pro dan kontra serta kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dengan adanya revisi Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 ini,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, dari pertemuan ini akan disampaikan hasilnya ke Pusat bahwa telah dipahami walaupun tidak sempurna pemahamannya bahwa Undang-Undang ini memang perlu untuk dilakukan revisi.

“Dari hasil ini, dapat dihasilkan sebuah kesepahaman. Bahwa memang perlu dilakukan revisi. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi salah satunya adanya kelebihan kapasitas, akan kita rekam secara digital dan dicatat akan akan disampaikan ke pimpinan pusat,” terangnya.

Dimana poin-poin yang akan disampaikan antara lain, bahwa masyarakat telah memahami situasi dari narapidana dan harus diberikan hak-hak dasarnya serta hak-hak khusus yang akan mereka dapatkan dari ditetapkannya Rancangan Undang-Undang ini.

Baca Juga  KPK Benarkan Pemeriksaan Pejabat Bintan terkait Dugaan Korupsi di Polres Tanjungpinang

Selain itu, salah satu peserta menanyakan contoh kongkrit dari pemberian hak narapidana berupa Cuti Bersyarat dan rekreasi yang ada dalam RUU Pemasyarakatan, mengingat karena di masyarakat ditafsirkan dengan bolehnya narapidana jalan-jalan keluar lapas.

Surianto pun menilai banyak persepsi keliru dari RUU Pemasyarakatan. Banyak yang menganggap dengan RUU Pemasyarakatan, narapidana bisa dengan bebas plesiran ke mall dan jalan- jalan di luar lapas.

“Ini tidak benar, rekreasi yang dimaksud berupa hiburan bagi narapidana tetapi masih di dalam Lapas. Contohnya seperti hiburan musik, membaca buku, membaca koran media dan sebagainya agar tidak jenuh di Lapas,” jelasnya.

Sementara itu, Harmidi Anggota DPRD Batam mengapresiasikan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bersama Kantor Wilayah Kepri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam menggelar ‘Focus Group Diskusi’ ini. Mengingat hal ini sangat penting, sehingga tidak ada desakan dari berbagai elemen.

Baca Juga  Ganti Kartu Lama, Dapat Kuota dari Telkomsel hingga hingga 30 GB

Sehingga kedepannya Undang-Undang itu, nantinya tidak akan mengecewakan dan merugiakan masyarakat. Terlebih lagi jika sudah disahkan.

“Dan inilah kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia