Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Batam Telah Ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri - IDNNews
Home » Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Batam Telah Ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri

Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Batam Telah Ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri

IDNNews.id , Batam – Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie dan para stafnya juga disampaikan ke Mendagri.

Pemberitahuan ke Mendagri tersebut, disampaikan melalui surat tembusan atas laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu Kota Batam pada 2 November lalu.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Luar Biasa, Bambang Yulianto pada Senin (9/11/2020) malam mengungkapkan, tembusan atas laporan itu telah dilayangkan ke Mendagri, Menpan-RB, Bawaslu RI, maupun Bawaslu Provinsi Kepri.

“Kita berharap kasus ini menjadi perhatian semua pihak yang berwenang. Masalah nentralitas ASN merupakan persoalan serius dalam pilkada, dan harus ditegakkan,” kata Bambang Yulianto.

Terkait laporan ke Mendagri maupun Menpa-RB itu, Bambang menegaskan, pihaknya secara resmi telah melaporkan ke bawaslu. Nantinya jika persoalan itu berlanjut, semestinya instansi-instansi tersebut bisa menindaklanjuti sesuai proporsinya secara professional.

“Netralitas ASN maupun pejabat jadi atensi Mendagri maupun bawaslu RI. Jadi masalah di Batam ini fakta yang harus ditindaklanjuti, konsistensinya tentu bakal kita ketahui,” tegasnya.

Baca Juga  Sekda Jefridin : Tumbuh Di Mana Saja, Bermanfaat Bagi Siapa Saja

Sebagaimana diketahui, Herman Rozie dan para staf di Dinas Lingkungan Hidup Kora Batam yang merupakan aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam, karena diduga melakukan tindak pelanggaran terkait netralitas ASN dalam Pilkada.

Pelaporan ketidaknetralan ASN di Dinas Lingkungan Hidup itu dilakukan Senin (2/11) sore oleh Bambang Yulianto yang juga Direktur Hukum dan Advokasi Pasangan Luar Biasa.

Bambang datang langsung ke kantor Bawaslu dengan membawa bukti-bukti, Ia juga didampingi kuasa hukumnya Zulhan SH,  yang juga merupakan Direktur Hukum dan  Advokasi  Paslon Sinergi Kepri itu.

Bambang Yulianto dan Zulhan usai melaporkan kasus tersebut, ditemui Suryakepri.com, mengungkapkan, dalam laporan itu pihaknya juga menyertakan sejumlah alat bukti, termasuk foto-foto kegiatan.

Dalam foto tersebut terpampang kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam beserta para staf dan pegawai sedang menggelar spanduk bergambar pasangan calon wali Kota Batam Rudi-Amsakar.

Baca Juga  Apresiasi Telkomsel untuk Pelanggan Setia Menyambut Tahun Baru 2021, Telkomsel Hadirkan To the POIN Festival

Pada hal sesuai jadwal KPU, saat itu wali kota dan wakil wali kota Batam sudah masuk masa cuti dalam rangka kampanye pilkada.

“Saat itu juga sudah Pjs Wali Kota jika itu menyimbulkan kegiatan Pemko Batam,” kata Bambang Yulianto.

Kegiatan para ASN yang diduga melanggar aturan tersebut terkait program “Selasa Bersih-bersih Tempat Ibadah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam”.

Dalam pelaporan itu disebutkan, pihaknya mendaptkan bukti-bukti pelanggaran oleh pejabat dan ASN di DLH Kota Batam, dalam dua kegiatan.

Yang pertama aksi di Mushola Darulssalam, Kampung Kamboja, Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada 29 September 2020.

Selain itu juga kegiatan di Masjid Darul Magfirah, Perumahan Griya Permata Blok C, Sungai Langkai, Batuaji, Kota Batam pada 27 Okober 2020.

“Ini merupakan program yang direncanakan secara institusi ASN. Karena di situ, dari foto bukti kegiatan, terdapat kepala dinas dan para staf. Berarti mereka telah membuat kebijakan dan melaksanakan kegiatannya,” kata Bambang Yulianto.

Baca Juga  Bank Indonesia Optimis Pemulihan Ekonomi 2021 dapat Terwujud Melalui 1 Prasyarat dan 5 Strategis

Dalam kegiatan itu para ASN melakukan pemampangan spanduk kegiatan, yang dilanjutkan pemampangan spanduk yang bergambar pasangan calon petahana.

“Ini masuk dalam kategori pelanggaran UU karena ASN memampang pasangan calon (petahana). Ini merupakan bentuk politik praktis, karena menguntungkan kepada salah satu calon, yang juga bisa merugikan pasangan calon lain,” tegasnya.

Dengan pelaporan itu, Bambang dan Zulhan meminta agar Bawaslu Kota Batam memproses tindak pidana yang dilakukan oleh para ASN, termasuk pejabat di DLH tersebut.

Selain itu, pihak pelapor juga meminta agar Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan para ASN itu sesuai kode etik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pelapor berharap Bawaslu menindaklanjuti tindak Pelanggaran ASN  itu dengan rekomendasi ke KASN. (***)


DomaiNesia