Home » Lis Darmansyah Hadiri Rapat Konsultasi BULD di DPD RI

Lis Darmansyah Hadiri Rapat Konsultasi BULD di DPD RI

IDNNews.id, Jakarta – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD Kepri, Lis Darmansyah menghadiri Rapat konsultasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI yang di selenggarakan di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD, Senayan Jakarta, pada Rabu (13/11/2019), bersama Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri Raja Heri Mokhrizal.

Acara trsebut di hadiri 21 perwakilan daerah kepala Bapemperda DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang langsung di buka oleh Dr.Drs.Martin Billa,MM selaku ketua BULD. Turut hadir Dr.H.Mahyudin selaku Wakil Ketua DPD RI.

Adapun tujuan Pertemuan ini guna untuk memahami pelaksanaan pembentukan perda di provinsi termasuk mekanisme dan kendala-kendala, menghimpun masukan-masukan terkait mekanisme cakupan dan koordinasi bagi BULD DPD RI dalam melaksanakan kewenangan baru untuk mengevaluasi ranperda dan perda serta menggagas mekanisme koordinasi yang efektif Antara DPD RI dan Pemerintah provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi peran dan pelaksanaan serta pemantauan ranperda dan perda.

Lis Darmansyah pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, masalah besar bagi DPD RI fungsi DPD adalah perwakilan daerah yang ada di pusat mengawasi peraturan daerah untuk di sampaikan ke pusat.

“Sementara di pusat, kita sudah memiliki regulasi produk hukum daerah. Dimana hal tersebut, di lakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, nantinya DPD akan menjadi simbol,” jelasnya.

Jika rata-rata daerah itu bapemperdanya membuat perda setiap tahun lebih kurang dari 10, lalu dikalikan 34 Provinsi, maka ada 300 produk hukum yang akan diawasi DPD,

“Dan DPD TIdak akan mampu mengawasi itu semua,” terangnya.

Hal ini terkait kewenangan baru DPD RI sebagai amanat UU no 2 tahun 2018 tentang perubahan kdua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) pasal 249 ayat 1 huruf J undang-undang MD3 terbaru memberikan tugas baru kepada DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah.

Baca Juga  Harley Selundupan di Pesawat Garuda Akan Dilelang atau untuk TNI/Polri

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPD RI telah mbentuk satu alat kelengkapan baru yaitu panitia urusan legislasi daerah (PULD) sekarang menjadi Badan Usulan Legislasi Daerah (BULD). (rilis)


DomaiNesia

Berita Terkait