Home » Lukita Dinarsyah Tuwo Berharap FTZ Masuk Proyek Omnibus Law

Lukita Dinarsyah Tuwo Berharap FTZ Masuk Proyek Omnibus Law

Lukita Dinarsyah Tuwo

IDNNews.id, Batam – Bakal Calon Wali Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berharap, Batam bisa mendapatkan porsi pembahasan pada program Omnibus Law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo usai pelantikannya untuk memurnikan status Free Trade Zone (FTZ).

Ditemui di Batam, Sabtu (28/12/2019) mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ini menyatakan, pembentukan aturan untuk menganulir aturan lain yang saling bertentangan itu dapat menyelesaikan persoalan FTZ yang disebutnya semu.

Soerya Respationo dan Isdianto serta Lukita Dinarsyah Tuwo tandatangani kontrak politik pertumbuhan ekonomi 7 persen
Lukita Dinarsyah Tuwo saat menandatangani kontrak politik pertumbuhan ekonomi 7 persen

Selama ini, sejumlah aturan yang centang perenang di Batam menurutnya menghambat investasi masuk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“FTZ Batam itu bisa dikatakan semu, karena disebut daerah khusus tapi banyak aturan yang urusannya tidak selesai hanya di BP saja, namun juga harus ke pusat,” kata Lukita.

Idealnya, tambahnya, urusan terkait izin investasi tidak perlu penyelesaian sampai ke kementerian dan lembaga di pusat saja. Jika kondisi tetap seperti itu, Lukita menyatakan, Batam akan sama saja dengan daerah lain.

Bukan hanya itu, persoalan izin yang panjang membuat investor merasa tidak mendapat kepastian.

Batam menurut Lukita harusnya dikeluarkan dari peraturan yang diterapkan di daerah lain agar dapat menyokong lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

ilustrasi FTZ di Batam
ilustrasi FTZ di Batam

Pada praktiknya, peraturan yang diterapkan di Batam harus benar-benar bersifat khusus. Lukita merinci, aturan terkait ekspor dan impor misalnya.

Sebagai wilayah FTZ, BP Batam mestinya diberikan kuasa penuh untuk pengaturan, termasuk yang menyangkut kepabeanan dan imigrasi.

Selain itu, jika aturan FTZ berlaku utuh, Batam dapat membuka peluang industri baru yang sejauh ini masih belum digarap.

Lukita mencontohkan, investasi pendidikan dan layanan kesehatan internasional tidak dapat masuk ke Batam karena memang diatur sama seperti wilayah lain di Indonesia.

Baca Juga  New Baleno, Hatchback Andalan Suzuki Mulai 'Mengaspal' di Batam

Padahal, masih menurut Lukita, dengan letak geografis yang strategis, Batam dapat bersaing dengan Singapura, Malaysia dan Thailand jika investor pendidikan dan kesehatan masuk. Selama ini, warga Indonesia banyak yang memilih berobat ke Malaka, Johor di Malaysia dan Singapura. Demikian juga terkait pendidikan.

Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) memilih menyekolahkan anak di dua negeri jiran, karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik. Jika diatur khusus, investasi kesehatan dan pendidikan internasional masuk ke Batam sebagai wilayah FTZ murni, bisa jadi WNI akan memilih layanan di Batam karena lebih murah.

Ilustrasi Pendidikan. Foto/Istimewa
Ilustrasi Pendidikan. Foto/Istimewa

“China membangun banyak kawasan FTZ di daerah perbatasan, karena memang potensi kewilayahan perbatasan itu besar, jadi jangan sampai terhambat oleh regulasi,” tutur Lukita.

Persoalan FTZ juga membuat Batam terkesan mengalami ketimpangan kemajuan. Lukita menegaskan, selama ini banyak kalangan yang menilai ada wilayah, terutama di hinterland yang tertinggal dari wilayah pulau utama.

“Di Batam ada 307 pulau, hanya delapan yang dikelola BP, berstatus FTZ, sisanya Pemerintah Kota (Pemko). Delapan itulah yang kemudian terlihat lebih maju,” kata Lukita.

Jika dimasukkan di Omnibus Law, setidaknya persoalan aturan investasi dan ketimpangan itu akan lebih mudah diatasi. Apalagi, saat ini Wali Kota Batam adalah ex officio Kepala BP Batam.

Presiden Joko Widodo

Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) menyebut istilah omnibus law dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Omnibus law terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.

Jokowi mengatakan, omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang.

Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. (*/Iman Suryanto)

Baca Juga  Jumat Keliling Polda Kepri, Kabid Humas: Bijaklah Menggunakan Media Sosial

DomaiNesia

Berita Terkait