Home » Ombudsman RI: Sebaiknya Presiden tidak Membuat Kebijakan Strategis yang Tergesa-gesa

Ombudsman RI: Sebaiknya Presiden tidak Membuat Kebijakan Strategis yang Tergesa-gesa

IDNNews.id, Jakarta – Dalam Diskusi Publik bertajuk “Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan Batam” di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (19/12), yang dihelat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang tidak tergesa-gesa soal pengalihan Badan Pengelola (BP) Batam.

Hal tersebut disampaikan La Ode Ida dari Ombudsman RI, sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk meleburkan BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio BP Batam sebaiknya ditunda.

“Sebaiknya Presiden untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat tergesa-gesa terkait persoalan dualisme yang disebutkan dalam tubuh BP Batam. Tidak bagus rasanya kebijakan diputuskan dalam situasi dan kondisi yang harus dikaji lebih dalam itu,” jelas La Ode Ida.

Baca Juga  Resmikan Dermaga II Telaga Punggur, Menhub: Konektivitas Laut Sangat Diperlukan

BACA: Pengamat Ekonomi The Habibie Center: Batam Harus Ditangani oleh Profesional

Dia mengatakan, Otorita Batam sendiri digagas di era kepresidenan Soeharto, dimana BJ Habibie sebagai inisiatornya, dibentuk berdasarkan PP No.74 Tahun 1971 serta Keppres No.41 Tahun 1973, sebagai kawasan investasi dan daerah industri terkemuka di Asia Pasifik.

Sementara di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada isu yang muncul untuk meleburkan Kepala Badan Pengelola Batam dengan Wali Kota Batam.

BP Batam di era tersebut diperkuat dengan UU No.53 Tahun 1999 juncto PP No.46 Tahun 2007 juncto UU No.44 Tahun 2007 juncto UU 87 Tahun 2011.

Kemudian di era kepresidenan Joko Widodo, terjadi sejumlah pergantian pengurus BP Batam, hingga kemudian adanya keinginan pemerintah di Desember 2018 ini untuk melebur BP Batam yang dikordinasikan dengan Wali Kota Batam.

Baca Juga  Praktisi Padati ZoomBA, Modernisasi Pelayanan Pelanggan di Era Digital

BACA: Pemosisian Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP BATAM Langgar UU ?

Padahal menurut La Ode Ida, BP Batam sebagai lembaga yang berwatak Parastatal memiliki posisi yang setara dengan Kementerian Kelembagaan dimana sumber keuangannya dari APBN dengan jalur pengawasan politiknya oleh Komisi VI DPR RI.

Menurut La Ode Ida, dapat saja BP Batam dikordinasikan dengan Wali Kota Batam, walaupun cara tersebut bukan solusi terbaik.

Sebab, menurutnya, butuh catatan khusus yang ketat serta watak yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari Pemerintah Kota Batam karena Wali Kota berada dibawah pimpinan langsung oleh Presiden.(*/isu)


DomaiNesia